Pengawasan Rekonstruksi Jalan 4

Ringkasan paket

Pengawasan Rekonstruksi Jalan 4 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Tebo (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tebo. Nilai HPS Rp 250.067.400 dari pagu Rp 300.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Tebo - Tebo (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10174123000

Instansi

Kab. Tebo

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 250.067.400

Nilai pagu

Rp 300.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Tebo - Tebo (Kab.)

Wilayah

Kab. Tebo, Jambi

Tanggal dibuat

9 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tebo

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi14 Oktober 2026 15:00 — 20 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi14 Oktober 2026 15:00 — 22 Oktober 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi16 Oktober 2026 08:00 — 16 Oktober 2026 09:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi16 Oktober 2026 12:00 — 22 Oktober 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi22 Oktober 2026 08:01 — 23 Oktober 2026 11:00
6. Pembuktian Kualifikasi23 Oktober 2026 07:30 — 23 Oktober 2026 11:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi23 Oktober 2026 11:01 — 23 Oktober 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi23 Oktober 2026 12:01 — 23 Oktober 2026 13:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 Oktober 2026 13:31 — 27 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan27 Oktober 2026 08:01 — 2 November 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 12:00 — 2 November 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis2 November 2026 08:01 — 3 November 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis3 November 2026 10:01 — 3 November 2026 10:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga3 November 2026 10:31 — 3 November 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang3 November 2026 12:01 — 3 November 2026 13:00
17. Pengumuman Pemenang3 November 2026 13:01 — 3 November 2026 13:30
18. Masa Sanggah3 November 2026 13:31 — 9 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 November 2026 08:01 — 10 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini10 November 2026 13:00 — 13 November 2026 11:00
21. Penandatanganan Kontrak10 November 2026 15:00 — 16 November 2026 14:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Sesuai dengan dokumen pemilihan
• NIB
• Sesuai dengan dokumen pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68111110 · Pengawasan Rekonstruksi Jalan 4 · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.