Rekonstruksi Jalan Dr. Muwardi (APBDP 2026)

Ringkasan paket

Rekonstruksi Jalan Dr. Muwardi (APBDP 2026) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Surakarta (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Surakarta. Nilai HPS Rp 2.660.280.000 dari pagu Rp 2.662.279.200, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Surakarta - Surakarta (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10173321000

Instansi

Kota Surakarta

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 2.660.280.000

Nilai pagu

Rp 2.662.279.200

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Surakarta - Surakarta (Kota)

Wilayah

Kota Surakarta, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

6 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Surakarta

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi20 Oktober 2026 15:00 — 26 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan20 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 13:00
3. Pemberian Penjelasan23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran23 Oktober 2026 14:00 — 27 Oktober 2026 13:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran27 Oktober 2026 13:01 — 27 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini28 Oktober 2026 07:30 — 3 November 2026 14:00
7. Pembuktian Kualifikasi30 Oktober 2026 08:00 — 3 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang3 November 2026 14:01 — 3 November 2026 14:59
9. Pengumuman Pemenang3 November 2026 15:00 — 3 November 2026 15:29
10. Masa Sanggah3 November 2026 15:30 — 9 November 2026 07:30
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 November 2026 11:00 — 17 November 2026 15:30
12. Penandatanganan Kontrak9 November 2026 13:00 — 19 November 2026 15:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan
• SBU
• Memiliki SBU sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memenuhi syarat penilaian kinerja sekurang-kurangnya BAIK sesuai dengan dokumen pemilihan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68015212 · Rekonstruksi Jalan Dr. Muwardi (APBDP 2026) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.