Penyusunan UKL-UPL Jembatan Turan Mas

Ringkasan paket

Penyusunan UKL-UPL Jembatan Turan Mas adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Malinau (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Malinau. Nilai HPS Rp 291.439.000 dari pagu Rp 300.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kec. Malinau Kota - Malinau (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10173014000

Instansi

Kab. Malinau

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 291.439.000

Nilai pagu

Rp 300.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kec. Malinau Kota - Malinau (Kab.)

Wilayah

Kab. Malinau, Kalimantan Utara

Tanggal dibuat

5 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Malinau

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi14 Oktober 2026 09:00 — 21 Oktober 2026 08:59
2. Download Dokumen Kualifikasi14 Oktober 2026 09:05 — 26 Oktober 2026 09:05
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 09:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi21 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 09:05
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 09:10 — 28 Oktober 2026 08:00
6. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 08:05 — 28 Oktober 2026 13:40
7. Penetapan Hasil Kualifikasi28 Oktober 2026 13:45 — 28 Oktober 2026 16:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi28 Oktober 2026 17:00 — 29 Oktober 2026 07:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi29 Oktober 2026 08:00 — 3 November 2026 07:59
10. Download Dokumen Pemilihan3 November 2026 08:00 — 6 November 2026 11:30
11. Pemberian Penjelasan4 November 2026 00:00 — 6 November 2026 23:59
12. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 00:00 — 6 November 2026 11:30
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 November 2026 12:00 — 7 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis8 November 2026 00:00 — 8 November 2026 11:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga8 November 2026 12:00 — 10 November 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang11 November 2026 00:00 — 11 November 2026 08:59
17. Pengumuman Pemenang11 November 2026 09:00 — 11 November 2026 11:59
18. Masa Sanggah · tahap saat ini11 November 2026 12:00 — 16 November 2026 11:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 November 2026 12:00 — 16 November 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 November 2026 00:00 — 17 November 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak18 November 2026 00:00 — 18 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• RK005 Jasa Rekayasa Lainnya
• KBLI
• 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI KBLI 2020 atau padanannya 71109 Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya KBLI 2025
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)
• Jenis Keahlian
• Keahlian/Spesifikasi
• Pengalaman
• Kemampuan Manajerial
• SKK Ahli Muda Teknik Lingkungan
• Teknik Lingkungan
• 3 Tahun
• Ketua Tim / Ahli Lingkungan
• SKK Ahli Muda Teknik Jembatan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68006550 · Penyusunan UKL-UPL Jembatan Turan Mas · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).