Pembangunan BPVP Lampung

Ringkasan paket

Pembangunan BPVP Lampung adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Ketenagakerjaan. Nilai HPS Rp 49.974.152.000 dari pagu Rp 50.000.000.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2027. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha menengah. Lokasi pekerjaan: Jalan Pagar Alam Nomor 127, Desa Segala Mider, Bandar Lampung - Bandar Lampung (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10171406000

Instansi

Kementerian Ketenagakerjaan

Satuan kerja

Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 49.974.152.000

Nilai pagu

Rp 50.000.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2027

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Menengah

Lokasi pekerjaan

Jalan Pagar Alam Nomor 127, Desa Segala Mider, Bandar Lampung - Bandar Lampung (Kota)

Wilayah

Kota Bandar Lampung, Lampung

Tanggal dibuat

28 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Ketenagakerjaan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi29 September 2026 08:00 — 20 Oktober 2026 14:00
2. Download Dokumen Pemilihan29 September 2026 08:00 — 20 Oktober 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan2 Oktober 2026 09:00 — 2 Oktober 2026 16:00
4. Upload Dokumen Penawaran5 Oktober 2026 08:00 — 20 Oktober 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran20 Oktober 2026 14:05 — 20 Oktober 2026 17:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini21 Oktober 2026 08:00 — 3 November 2026 16:30
7. Pembuktian Kualifikasi3 November 2026 16:35 — 3 November 2026 17:00
8. Penetapan Pemenang4 November 2026 09:00 — 4 November 2026 12:00
9. Pengumuman Pemenang4 November 2026 13:00 — 4 November 2026 17:00
10. Masa Sanggah5 November 2026 08:00 — 10 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 November 2026 09:00 — 10 November 2026 17:00
12. Penandatanganan Kontrak11 November 2026 08:00 — 12 November 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Sesuai dengan Dokumen Pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak Non-performance akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 5 Lima tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami wanprestasi dalam waktu 5 Lima tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana a non-performance tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan b kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. Non-performance tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Non-performance harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memiliki Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Pengalaman minimum 1 kontrak kerja dengan sifat pekerjaan serupasejenis dibidang Pembangunan Gedung PendidikanPelatihan yang telah diselesaikan sebagai penyedia utama, anggota KSO, penyedia manajemen atau sub-penyedia selama 10 sepuluh tahun terakhir terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran, dengan nilai minimum kontrak Rp40.000.000.000,00 empat puluh miliar rupiah atau minimum 2 dua kontrak kerja dengan nilai untuk masing-masing kontrak Rp20.000.000.000,00 dua puluh miliar rupiah Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi berupa Kontrak Asli, Berita Acara Serah TerimaPHO dan perjanjian KSO jika KSO yang memuat porsi masing-masing anggota KSO, nilai pengalaman kontrak akan diperhitungkan berdasarkan porsi dari KSO kontrak kerja sebelumnya. Dalam hal peserta lelangtender adalah joint ventureKSO, persyaratan dapat dipenuhi oleh salah satu anggota joint ventureKSO atau gabungan dari anggota joint venture.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai Rp. Rp49.900.000.000,00 empat puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah dalam 3 tahun terakhir dihitung berdasarkan nilai pekerjaan konstruksi yang diterima tiap tahun berdasarkan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik teregistrasi dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Calon penyedia jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cashflow pelaksanaan layanan jasa Kontrak Pembangunan BPVP Lampung. Sumber-sumber keuangan dimaksud minimum Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah, dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk
• a. Rekening koran Bank dari penyedia jasa tertanggal 30 September 2026. Dalam hal penyedia jasa mengikuti pelelangan lebih dari satu paket pekerjaan, rekening koran yang disampaikan harus diberi keterangan untuk masing-masing paket yang diikuti danatau

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66411852 · Pembangunan BPVP Lampung · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.