Pembangunan Gedung UPTP Halmahera Selatan

Ringkasan paket

Pembangunan Gedung UPTP Halmahera Selatan adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Ketenagakerjaan. Nilai HPS Rp 72.210.016.000 dari pagu Rp 72.311.690.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2027. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara - Halmahera Selatan (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10158222000

Instansi

Kementerian Ketenagakerjaan

Satuan kerja

Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 72.210.016.000

Nilai pagu

Rp 72.311.690.000

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2027

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara - Halmahera Selatan (Kab.)

Wilayah

Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara

Tanggal dibuat

29 Juli 2026

LPSE

LPSE Kementerian Ketenagakerjaan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi5 Agustus 2026 16:00 — 28 Agustus 2026 16:00
2. Download Dokumen Pemilihan5 Agustus 2026 16:00 — 28 Agustus 2026 16:00
3. Pemberian Penjelasan10 Agustus 2026 09:00 — 10 Agustus 2026 16:00
4. Upload Dokumen Penawaran11 Agustus 2026 08:00 — 28 Agustus 2026 16:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran28 Agustus 2026 16:05 — 28 Agustus 2026 18:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini31 Agustus 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 16:30
7. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 16:35 — 28 Oktober 2026 17:00
8. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 12:00
9. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 13:00 — 29 Oktober 2026 17:00
10. Masa Sanggah30 Oktober 2026 08:00 — 4 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa4 November 2026 09:00 — 4 November 2026 17:00
12. Penandatanganan Kontrak5 November 2026 08:00 — 6 November 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB dan Sertifikat Standar Telah Terverifikasi
• Kode KBLI 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan dan Kode KBLI 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran
• Sertifikat Badan Usaha
• SBU BG006 - Konstruksi Gedung Pendidikan dan SBU BG002 - Konstruksi Gedung Perkantoran
• Perizinan Berusaha
• Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan dan Spesifikasi Teknis.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan Spesifikasi Teknis.
• Teknis
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak Non-performance akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 5 Lima tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana a non-performance tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan b kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. Non-performance tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Non-performance harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66390318 · Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Halmahera Selatan (New Building) · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.