Penyediaan Obat dan BMHP Buffer Stok Pusat Tahun 2026

Ringkasan paket

Penyediaan Obat dan BMHP Buffer Stok Pusat Tahun 2026 adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat Ditjen Farmasi Dan Alat Kesehatan) yang diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 9.888.659.408 dari pagu Rp 10.430.288.122, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kementerian Kesehatan RI - Jakarta Selatan (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10170789000

Instansi

Kementerian Kesehatan

Satuan kerja

KANTOR PUSAT DITJEN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 9.888.659.408

Nilai pagu

Rp 10.430.288.122

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kementerian Kesehatan RI - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

23 September 2026

LPSE

LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi14 Oktober 2026 09:00 — 23 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan14 Oktober 2026 09:00 — 23 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan16 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 09:10
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 09:11 — 23 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran23 Oktober 2026 15:01 — 23 Oktober 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga24 Oktober 2026 09:01 — 29 Oktober 2026 09:00
7. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 09:01 — 29 Oktober 2026 12:30
8. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 12:31 — 29 Oktober 2026 13:00
9. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 13:01 — 29 Oktober 2026 14:00
10. Masa Sanggah29 Oktober 2026 14:01 — 3 November 2026 09:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 November 2026 09:01 — 3 November 2026 12:00
12. Penandatanganan Kontrak3 November 2026 12:01 — 3 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Surat Izin Penyedia Obat
• Memiliki izin PBF atau izin distribusi farmasi yang masih berlaku dan Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik CDOB
• Surat Izin Penyedia BMHP
• Memiliki izin distribusi alat kesehatan atau sertifikat distribusi alat kesehatan yang masih berlaku dan Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik CDAKB
• NIB
• Memiliki izin usaha yang sesuai yaitu KBLI 46441 danatau KBLI 46691 serta KBKI 35, 352 Produk Farmasi
• Izin Usaha
• Kualifikasi Usaha Kecil
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67596861 · Penyediaan Obat dan BMHP Buffer Stok Pusat Tahun 2026 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).