Technical and Operational Review For Signaling Safety Improvement

Ringkasan paket

Technical and Operational Review For Signaling Safety Improvement adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Perhubungan (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Perhubungan. Nilai HPS Rp 4.068.746.000 dari pagu Rp 4.290.122.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta - Jakarta Selatan (Kota). Status: Seleksi Gagal.

Informasi paket

Kode paket

10170775000

Instansi

Kementerian Perhubungan

Satuan kerja

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 4.068.746.000

Nilai pagu

Rp 4.290.122.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

23 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Perhubungan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi7 Oktober 2026 14:30 — 13 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi7 Oktober 2026 14:30 — 16 Oktober 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi9 Oktober 2026 09:00 — 9 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi13 Oktober 2026 16:00 — 23 Oktober 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 12:01 — 26 Oktober 2026 22:00
6. Pembuktian Kualifikasi27 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi27 Oktober 2026 16:01 — 28 Oktober 2026 14:20
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi28 Oktober 2026 14:21 — 28 Oktober 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi28 Oktober 2026 15:01 — 2 November 2026 10:00
10. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 10:01 — 6 November 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan4 November 2026 09:00 — 4 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran4 November 2026 13:00 — 6 November 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 November 2026 16:10 — 8 November 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis8 November 2026 12:01 — 8 November 2026 13:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga8 November 2026 13:01 — 8 November 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang8 November 2026 15:01 — 9 November 2026 09:00
17. Pengumuman Pemenang9 November 2026 09:01 — 9 November 2026 11:00
18. Masa Sanggah9 November 2026 11:01 — 13 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 November 2026 09:00 — 17 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 November 2026 12:01 — 18 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak19 November 2026 09:00 — 20 November 2026 09:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Sertifikat Standar kode KBLI 71102 KBLI 71109 KBLI 71202
• TERVERIVIKASI
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU
• RK.003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
• NIB
• YANG MASIH BERLAKU
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67903409 · Technical and Operational Review For Signaling Safety Improvement · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.