Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Wanam

Ringkasan paket

Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Wanam adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Perhubungan (Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Merauke) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Perhubungan. Nilai HPS Rp 99.996.000.000 dari pagu Rp 99.996.000.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2027. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: KSPP Wanam - Merauke (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10166892000

Instansi

Kementerian Perhubungan

Satuan kerja

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MERAUKE

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 99.996.000.000

Nilai pagu

Rp 99.996.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2027

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

KSPP Wanam - Merauke (Kab.)

Wilayah

Kab. Merauke, Papua Selatan

Tanggal dibuat

7 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Perhubungan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi14 Oktober 2026 20:00 — 20 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan14 Oktober 2026 20:00 — 20 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan16 Oktober 2026 09:00 — 16 Oktober 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran16 Oktober 2026 10:01 — 20 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran20 Oktober 2026 18:05 — 20 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga21 Oktober 2026 07:00 — 26 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi26 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang26 Oktober 2026 14:00 — 26 Oktober 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang26 Oktober 2026 16:01 — 27 Oktober 2026 07:00
10. Masa Sanggah27 Oktober 2026 07:05 — 2 November 2026 07:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 November 2026 07:05 — 2 November 2026 12:00
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini2 November 2026 12:05 — 16 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Sesuai LDK
• SBU
• Sesuai LDK
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)
• Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67772664 · Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Wanam · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.