Pengembangan Modul Pendukung Portal Satu Lahan dan Irigasi Pertanian

Ringkasan paket

Pengembangan Modul Pendukung Portal Satu Lahan dan Irigasi Pertanian adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian. Nilai HPS Rp 1.175.000.000 dari pagu Rp 1.175.000.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10170464000

Instansi

Kementerian Pertanian

Satuan kerja

DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.175.000.000

Nilai pagu

Rp 1.175.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

22 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pertanian

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi23 September 2026 10:00 — 29 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi23 September 2026 10:01 — 29 September 2026 12:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi25 September 2026 09:00 — 25 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi25 September 2026 11:01 — 29 September 2026 12:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi29 September 2026 13:00 — 6 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi1 Oktober 2026 00:00 — 6 Oktober 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi2 Oktober 2026 00:00 — 6 Oktober 2026 23:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi7 Oktober 2026 00:00 — 7 Oktober 2026 08:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi7 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 12:00
10. Download Dokumen Pemilihan9 Oktober 2026 14:01 — 15 Oktober 2026 13:59
11. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 13:00 — 12 Oktober 2026 14:30
12. Upload Dokumen Penawaran12 Oktober 2026 15:00 — 15 Oktober 2026 13:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis15 Oktober 2026 14:00 — 20 Oktober 2026 15:45
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis20 Oktober 2026 15:46 — 20 Oktober 2026 15:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga20 Oktober 2026 16:00 — 20 Oktober 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang20 Oktober 2026 16:00 — 20 Oktober 2026 23:59
17. Pengumuman Pemenang21 Oktober 2026 00:00 — 21 Oktober 2026 08:59
18. Masa Sanggah21 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 11:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya27 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 15:59
21. Penandatanganan Kontrak29 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLi 62019 atau KBLI 62090 serta SBU terkait
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67880958 · Pengembangan Modul Pendukung Portal Satu Lahan dan Irigasi Pertanian · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).