Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gerai Tani CInagara

Ringkasan paket

Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gerai Tani CInagara adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pertanian (Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor Jabar) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian. Nilai HPS Rp 158.476.640 dari pagu Rp 20.813.308.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2027 APBN 2027 APBN 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jln. Snakma Cisalopa - Bogor (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10177711000

Instansi

Kementerian Pertanian

Satuan kerja

BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 158.476.640

Nilai pagu

Rp 20.813.308.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2027 APBN 2027 APBN 2027

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jln. Snakma Cisalopa - Bogor (Kab.)

Tanggal dibuat

26 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pertanian

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi29 Oktober 2026 11:00 — 5 November 2026 13:00
2. Download Dokumen Kualifikasi29 Oktober 2026 11:01 — 5 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 November 2026 13:00 — 2 November 2026 14:30
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi2 November 2026 15:00 — 5 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini5 November 2026 17:00 — 11 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi10 November 2026 08:00 — 11 November 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi11 November 2026 08:00 — 11 November 2026 23:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi12 November 2026 00:01 — 12 November 2026 08:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi12 November 2026 09:00 — 16 November 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan16 November 2026 17:00 — 25 November 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan19 November 2026 13:00 — 19 November 2026 14:30
12. Upload Dokumen Penawaran19 November 2026 15:00 — 25 November 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis25 November 2026 14:01 — 2 Desember 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis3 Desember 2026 00:01 — 3 Desember 2026 08:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga3 Desember 2026 08:00 — 3 Desember 2026 11:59
16. Penetapan Pemenang3 Desember 2026 12:01 — 3 Desember 2026 23:59
17. Pengumuman Pemenang4 Desember 2026 00:01 — 4 Desember 2026 08:59
18. Masa Sanggah4 Desember 2026 08:00 — 8 Desember 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 Desember 2026 08:00 — 11 Desember 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa14 Desember 2026 08:00 — 22 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak21 Desember 2026 08:00 — 4 Januari 2027 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71101 Konsultan Konstruksi Kualifikasi Kecil
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68194359 · Prasarana Pelatihan · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.