UKL-UPL Jl. Santri Kota Dumai APBD-P

Ringkasan paket

UKL-UPL Jl. Santri Kota Dumai APBD-P adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kota Dumai (Dinas Pekerjaan Umum) yang diumumkan melalui LPSE Kota Dumai. Nilai HPS Rp 350.000.000 dari pagu Rp 350.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Pagu Anggaran. Lokasi pekerjaan: Kota Dumai - Dumai (Kota). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10170313000

Instansi

Kota Dumai

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Pagu Anggaran

Nilai HPS

Rp 350.000.000

Nilai pagu

Rp 350.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kota Dumai - Dumai (Kota)

Wilayah

Kota Dumai, Riau

Tanggal dibuat

22 September 2026

LPSE

LPSE Kota Dumai

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi30 September 2026 22:30 — 7 Oktober 2026 08:00
2. Download Dokumen Kualifikasi30 September 2026 22:31 — 7 Oktober 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 Oktober 2026 09:00 — 2 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi2 Oktober 2026 11:01 — 7 Oktober 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi7 Oktober 2026 10:01 — 12 Oktober 2026 10:00
6. Pembuktian Kualifikasi12 Oktober 2026 10:01 — 15 Oktober 2026 10:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi15 Oktober 2026 10:01 — 15 Oktober 2026 14:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi15 Oktober 2026 14:01 — 15 Oktober 2026 23:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi15 Oktober 2026 23:01 — 20 Oktober 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan20 Oktober 2026 09:15 — 26 Oktober 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan22 Oktober 2026 09:00 — 22 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 11:01 — 26 Oktober 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis26 Oktober 2026 09:01 — 28 Oktober 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis28 Oktober 2026 14:01 — 28 Oktober 2026 15:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga28 Oktober 2026 15:01 — 30 Oktober 2026 09:00
16. Penetapan Pemenang30 Oktober 2026 09:01 — 30 Oktober 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang30 Oktober 2026 15:01 — 30 Oktober 2026 23:00
18. Masa Sanggah30 Oktober 2026 23:01 — 3 November 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya3 November 2026 09:01 — 6 November 2026 10:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini6 November 2026 10:01 — 11 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak6 November 2026 14:00 — 12 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Memiliki NIB
• KBLI71102 Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
• Memiliki dan Menyampaikan NIB berbasis Resiko
• KBLI71102 Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
• Memiliki sertifikat sandar Badan Usaha
• SBU- Klasifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Sub Bidang1.SI.06 Jasa Pengelola dan Analisa Dampak Lingkungan atau RK005- Jasa Rekayasa Lainnya yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memenuhi Ketentuan yang tertuang dalam LDK

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67885536 · UKL-UPL Jl. Santri Kota Dumai APBD-P · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).