Base Line Data Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

Ringkasan paket

Base Line Data Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kota Kendari (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang diumumkan melalui LPSE Kota Kendari. Nilai HPS Rp 249.900.000 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kendari - Kendari (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10165866000

Instansi

Kota Kendari

Satuan kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.900.000

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kendari - Kendari (Kota)

Wilayah

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Tanggal dibuat

1 September 2026

LPSE

LPSE Kota Kendari

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi18 September 2026 15:00 — 25 September 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi18 September 2026 15:00 — 25 September 2026 15:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 September 2026 09:00 — 21 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi21 September 2026 12:00 — 1 Oktober 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi1 Oktober 2026 09:01 — 2 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi1 Oktober 2026 14:00 — 2 Oktober 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi2 Oktober 2026 15:01 — 2 Oktober 2026 15:40
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi2 Oktober 2026 15:45 — 2 Oktober 2026 16:15
9. Masa Sanggah Prakualifikasi2 Oktober 2026 16:30 — 8 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan8 Oktober 2026 09:00 — 15 Oktober 2026 11:00
11. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 08:00 — 12 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran12 Oktober 2026 11:00 — 15 Oktober 2026 11:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis15 Oktober 2026 11:05 — 19 Oktober 2026 11:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 11:01 — 19 Oktober 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 Oktober 2026 13:00 — 19 Oktober 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang19 Oktober 2026 15:01 — 19 Oktober 2026 15:30
17. Pengumuman Pemenang19 Oktober 2026 15:35 — 19 Oktober 2026 15:55
18. Masa Sanggah19 Oktober 2026 16:00 — 26 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya26 Oktober 2026 09:00 — 27 Oktober 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa27 Oktober 2026 13:00 — 3 November 2026 12:00
21. Penandatanganan Kontrak27 Oktober 2026 13:00 — 10 November 2026 12:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• RK005 Jasa Rekayasa Lainnya
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Persyaratan Administrasi atau Legalitas lainnya sesuai dalam Dokumen Pemilihan
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Manajerial
• Jenis Keahlian
• Keahlian/Spesifikasi
• Pengalaman
• Kemampuan Manajerial
• Sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan
• Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)
• Jenis Keahlian
• Keahlian/Spesifikasi
• Pengalaman

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67739534 · Base Line Data Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).