Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (DAU)

Ringkasan paket

Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (DAU) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Karangasem (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Karangasem. Nilai HPS Rp 249.802.000 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Karangasem - Karang Asem (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10162241000

Instansi

Kab. Karangasem

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.802.000

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Karangasem - Karang Asem (Kab.)

Wilayah

Kab. Karangasem, Bali

Tanggal dibuat

14 Agustus 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Karangasem

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi11 September 2026 15:00 — 18 September 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi11 September 2026 15:05 — 18 September 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi14 September 2026 10:00 — 14 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi14 September 2026 14:00 — 21 September 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 September 2026 12:05 — 25 September 2026 13:00
6. Pembuktian Kualifikasi22 September 2026 09:00 — 24 September 2026 12:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi24 September 2026 12:35 — 24 September 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi24 September 2026 15:05 — 24 September 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi25 September 2026 08:00 — 30 September 2026 13:00
10. Download Dokumen Pemilihan30 September 2026 13:05 — 7 Oktober 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan5 Oktober 2026 10:00 — 5 Oktober 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran5 Oktober 2026 11:05 — 7 Oktober 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis7 Oktober 2026 14:05 — 12 Oktober 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 15:05 — 12 Oktober 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga13 Oktober 2026 08:00 — 13 Oktober 2026 13:00
16. Penetapan Pemenang13 Oktober 2026 13:05 — 13 Oktober 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang13 Oktober 2026 15:05 — 13 Oktober 2026 23:59
18. Masa Sanggah14 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya19 Oktober 2026 09:05 — 20 Oktober 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa21 Oktober 2026 08:05 — 26 Oktober 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak22 Oktober 2026 08:00 — 10 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Berbasis Risiko dan Berlaku Efektif
• SBU
• 1.SI.03 Layanan Jasa Studi, Penelitian, dan Bantuan Teknik. Klasifikasi sub layanan Studi Perencanaan Umum
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• paling sedikit meliputi kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut a. Mengunggah screenshot Hasil penilaian kinerja Penyedia BarangJasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP pada form isian kualifikasi b. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah dan diunggah pada form isian kualifikasi. c. Untuk Penyedia BarangJasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak a Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah untuk Pengadaan BarangPekerjaan KonstruksiJasa Lainnya atau b Rp1.000.000.000,00 satu miliar rupiah untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, dikecualikan dari
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66529228 · Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (DAU) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).