Tender GagalTender Gagal

Pengadaan Belanja Jasa Lainnya Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual TA 2026

Kementerian Hukum · HPS Rp 470,3 Jt

Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Gagal). Lihat tender aktif Kementerian Hukum atau paket serupa di bawah.

Ringkasan paket

Pengadaan Belanja Jasa Lainnya Pemeliharaan Infrastruktur dan Jaringan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual TA 2026 adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Hukum yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Hukum. Nilai HPS Rp 470.300.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Dua File, Sistem Nilai. Status: Tender Gagal.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
10145530000
Instansi
Kementerian Hukum
Kategori
Tender
Jenis pengadaan
Jasa Lainnya
Metode
Tender — Pascakualifikasi Dua File — Sistem Nilai
Nilai HPS
Rp 470.300.000
Sumber dana / TA
2026
LPSE
LPSE Kementerian Hukum

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

Pasal kunci Perpres 16/20189 pasal relevan · 8 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 38Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnyaMetode pemilihan paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 39Metode evaluasi penawaranCara penawaran dievaluasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 33Jaminan pelaksanaanNilai kontrak di atas Rp200 jutaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

5 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 470.300.000 (Rp 470,3 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Kementerian Hukum dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Hukum dengan kode paket 10145530000.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Lainnya dengan metode Tender, Pascakualifikasi Dua File, Sistem Nilai.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 209 paket Jasa Lainnya dengan HPS Rp200 juta–Rp1 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 99,1% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 466,2 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga. Penawaran di bawah 80% HPS wajib disertai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan; jaminan pelaksanaan diatur Pasal 33 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa