Aturan Keadaan Kahar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Definisi Yuridis Keadaan Kahar Menurut Regulasi LKPP

Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, tidak sedikit kontraktor dan vendor menghadapi peristiwa tak terduga yang melumpuhkan aktivitas lapangan, mulai dari bencana alam berskala besar, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, huru-hara sosial, hingga krisis kebijakan darurat. Di ranah hukum kontrak pengadaan publik Indonesia, kondisi tersebut diakui secara resmi sebagai Keadaan Kahar (force majeure).

Definisi normatif keadaan kahar dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dan dipertahankan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021):

"Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi."

Ketentuan operasional penanganan keadaan kahar diatur lebih spesifik pada Pasal 55 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 serta dijabarkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Prinsip pokok klausul ini adalah memberikan keseimbangan keadilan kontraktual (contractual fairness): penyedia tidak boleh dihukum atas kegagalan yang secara objektif mustahil dicegah dengan kehati-hatian normal.

Kriteria Peristiwa yang Sah Diakui sebagai Keadaan Kahar

Tidak setiap hambatan di lapangan dapat diklaim sebagai keadaan kahar. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan yurisprudensi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan batasan ketat agar klausul force majeure tidak disalahgunakan sebagai dalih atas kelalaian internal manajemen penyedia.

Secara umum, peristiwa yang memenuhi unsur keadaan kahar dalam kontrak pengadaan pemerintah diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

• Bencana Alam (Natural Disasters): Meliputi gempa bumi tektonik atau vulkanik, tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang luapan sungai utama yang melampaui debit historis, tanah longsor yang memutus akses total, angin puting beliung, dan fenomena hidrometeorologi ekstrem yang menghentikan pekerjaan fisik.
• Bencana Non-Alam: Kebakaran hebat pada tapak proyek yang terbukti bukan disebabkan oleh korsleting listrik akibat kelalaian K3 kontraktor, wabah penyakit menular skala nasional atau daerah (epidemi/pandemi) yang memaksa pembatasan sosial berskala besar oleh otoritas resmi, serta radiasi nuklir atau kontaminasi industri tak terduga.
• Bencana Sosial dan Gangguan Keamanan: Kerusuhan massal, huru-hara, pemberontakan, perang, aksi terorisme, blokade militer, atau pemogokan massal pekerja di luar perusahaan penyedia yang melumpuhkan sistem logistik nasional.
• Tindakan Otoritas Pemerintah (Factum Principis): Kebijakan moneter mendadak, embargo perdagangan luar negeri atas suku cadang esensial, atau regulasi larangan operasi yang ditetapkan instansi berwenang demi keselamatan umum.

Peristiwa yang Ditolak sebagai Keadaan Kahar

Sebaliknya, SSUK LKPP menegaskan bahwa kondisi-kondisi berikut bukan merupakan keadaan kahar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab risiko bisnis penyedia:

• Kenaikan harga material atau upah pekerja dalam batas fluktuasi pasar wajar (hal ini diselesaikan melalui mekanisme penyesuaian harga jika memenuhi syarat 18 bulan, bukan keadaan kahar).
• Keterlambatan pengiriman bahan dari subkontraktor atau distributor swasta pihak ketiga karena masalah pembayaran atau ketiadaan stok komersial.
• Kekurangan modal kerja, likuiditas finansial penyedia yang macet, atau ketidakmampuan mendapatkan kredit perbankan.
• Hujan harian biasa dalam musim penghujan normal yang seharusnya sudah diperhitungkan dalam jadwal kurva S dan metode pelaksanaan kerja.
• Kelalaian operasional, kerusakan alat akibat kurang perawatan, atau kecelakaan kerja lokal akibat tidak dipatuhinya Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

Prosedur dan Tenggat Pelaporan Keadaan Kahar oleh Penyedia

Klaim keadaan kahar tidak berlaku otomatis hanya karena bencana terjadi. Kontraktor atau vendor wajib menempuh prosedur formal berjenjang yang diatur ketat dalam SSUK LKPP agar hak perlindungan hukumnya tidak gugur demi hukum.

1. Pemberitahuan Tertulis Paling Lambat 14 Hari Kalender: Penyedia wajib menyampaikan surat pemberitahuan resmi terjadinya keadaan kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak peristiwa kahar terjadi atau sejak penyedia secara wajar mengetahui dampaknya terhadap proyek. Keterlambatan mengirimkan surat notifikasi dapat mengakibatkan gugurnya hak penyedia untuk menuntut kompensasi waktu atau biaya.
2. Melampirkan Surat Keterangan Instansi Berwenang: Surat pemberitahuan wajib disertai bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah, antara lain:
   • Surat keterangan atau data anomali cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
   • Keputusan Kepala Daerah atau penetapan status tanggap darurat bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau BPBD setempat.
   • Surat keterangan dari Kepolisian RI (Polri) atau TNI terkait kerusuhan sosial, huru-hara, atau gangguan keamanan teritorial.
   • Pernyataan kedaruratan kesehatan dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat.
3. Pemeriksaan Bersama dan Verifikasi Lapangan: PPK bersama tim pengawas lapangan (Konsultan Pengawas / Tim Teknis) dan penyedia melakukan inspeksi fisik ke lokasi pekerjaan untuk menilai tingkat kerusakan nyata, volume pekerjaan yang terdampak, serta kelayakan kelanjutan kontrak.
4. Penyusunan Berita Acara Keadaan Kahar: Hasil verifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Keadaan Kahar yang ditandatangani bersama oleh PPK dan direktur penyedia, yang memuat kesimpulan apakah peristiwa tersebut sah diakui sebagai force majeure beserta persentase dampak fisiknya.

Perlindungan Hukum bagi Penyedia: Bebas Denda dan Jaminan Utuh

Apabila peristiwa keadaan kahar telah dinyatakan sah dan disepakati oleh PPK, regulasi pengadaan memberikan perlindungan hukum yang sangat signifikan bagi kelangsungan bisnis penyedia:

1. Pembebasan dari Sanksi Denda Keterlambatan

Berdasarkan prinsip hukum umum dan SSUK LKPP, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang secara langsung diakibatkan oleh keadaan kahar tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan. Aturan denda 1 permil (satu per seribu) per hari yang lazim diterapkan pada keterlambatan akibat kesalahan kontraktor (sebagaimana diuraikan dalam aturan denda keterlambatan proyek LPSE) gugur selama masa terdampak kahar berlangsung.

2. Jaminan Pelaksanaan Tidak Boleh Dicairkan

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mencairkan jaminan pelaksanaan tender LPSE milik penyedia. Jaminan pelaksanaan hanya dapat disita untuk kas negara apabila pemutusan kontrak terjadi murni akibat kesalahan atau kelalaian wanprestasi pihak penyedia, bukan akibat bencana alam atau force majeure.

3. Bebas dari Ancaman Sanksi Daftar Hitam (Blacklist)

Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam LKPP selama 1 hingga 2 tahun merupakan mimpi buruk bagi setiap penyedia jasa. Pasal 80 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 menegaskan bahwa pemutusan kontrak atau kegagalan penyelesaian pekerjaan karena keadaan kahar tidak boleh dikenakan sanksi daftar hitam. Hak perdata badan usaha untuk mengikuti tender lain di masa depan tetap terlindungi sepenuhnya (baca panduan terkait di aturan sanksi daftar hitam tender LPSE).

4. Hak Pembayaran atas Prestasi Fisik yang Telah Selesai

Penyedia berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh volume pekerjaan yang telah diselesaikan secara sah sebelum terjadinya keadaan kahar, termasuk material on site (bahan di lokasi yang telah disetujui pengawas) serta biaya mobilisasi dan demobilisasi yang telah dikeluarkan secara riil sesuai ketentuan kontrak.

Opsi Tindak Lanjut Kontrak Pasca Keadaan Kahar

Pasal 55 ayat (2) hingga ayat (5) Perpres 16/2018 mengatur bahwa tindak lanjut kontrak pasca keadaan kahar dapat berupa penghentian sementara, perubahan kontrak, atau pemutusan kontrak. Pemilihan opsi tergantung pada tingkat keparahan bencana dan ketersediaan anggaran:

Perpanjangan Waktu Melampaui Tahun Anggaran (Multi-Year Extension)

Salah satu klausul paling krusial bagi penyedia konstruksi dalam Pasal 55 ayat (4) Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 adalah ketentuan bahwa:

"Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati Tahun Anggaran."

Berbeda dengan mekanisme pemberian kesempatan 50 hari akibat keterlambatan penyedia yang membutuhkan jaminan denda, perpanjangan waktu akibat keadaan kahar yang melampaui tahun anggaran didasarkan pada panduan adendum kontrak tender LPSE karena alasan kompensasi teknis. Namun, penyedia dan PPK harus memperhatikan mekanisme pengalokasian anggaran pada instansi pengguna:

• Pada APBN: Memerlukan penyesuaian revisi DIPA atau skema pembayaran luncuran melalui rekening penampungan akhir tahun sesuai regulasi Kementerian Keuangan.
• Pada APBD: Membutuhkan penganggaran kembali pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan atau DPA tahun anggaran berikutnya sesuai peraturan kepala daerah dan Kemendagri.
• Perpanjangan Warkat Jaminan: Penyedia wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka (jika ada saldo uang muka tersisa) sebelum warkat lama kedaluwarsa, agar status ikatan kontrak tetap sah di mata hukum perbankan.

Daftar Periksa Tindakan Penyedia Saat Terjadi Keadaan Kahar

Jika perusahaan Anda sedang mengerjakan proyek pengadaan pemerintah dan tiba-tiba dilanda musibah bencana atau gangguan keamanan, lakukan langkah-langkah darurat berikut secara terstruktur:

• Prioritaskan Evakuasi dan Keselamatan K3: Pastikan seluruh tenaga kerja lapangan, staf pengawas, dan operator alat berat dievakuasi ke zona aman sesuai prosedur tanggap darurat SMKK.
• Dokumentasikan Bukti Visual Berstempel Waktu: Ambil foto dan rekaman video kondisi tapak proyek sesegera mungkin saat situasi aman, dengan mengaktifkan metadata lokasi GPS dan stempel waktu (time-stamp) sebagai bukti kerusakan fisik material dan struktur bangunan.
• Kirim Surat Notifikasi Tertulis Formal: Jangan hanya memberitahu via pesan instan WhatsApp atau telepon. Buat surat dinas resmi bernomor surat perusahaan, perihal "Pemberitahuan Terjadinya Keadaan Kahar", dan serahkan langsung ke kantor PPK sebelum batas waktu 14 hari kalender berakhir.
• Hubungi Pihak Asuransi (CAR/EAR): Jika proyek dilindungi oleh asuransi Contractor's All Risks (CAR), segera sampaikan notifikasi klaim ke perusahaan asuransi rekanan agar tim penilai kerugian (loss adjuster) dapat meninjau tapak bersamaan dengan tim PPK.
• Susun Usulan Penyesuaian Jadwal (Revised Schedule): Siapkan rancangan kurva S baru dan estimasi kebutuhan waktu perbaikan untuk diserahkan saat rapat koordinasi adendum kontrak.

Kesimpulan dan Rekomendasi Mitigasi Risiko

Klausul keadaan kahar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dirancang oleh regulator untuk melindungi kelangsungan usaha penyedia dari kepailitan dan sanksi tidak adil saat terjadi musibah tak terduga. Namun, perlindungan tersebut hanya dapat dinikmati bila penyedia disiplin menjalankan tata cara notifikasi tertulis 14 hari kalender, melampirkan surat keterangan sah dari instansi berwenang, dan mendokumentasikan fakta lapangan secara akuntabel.

Mitigasi risiko sengketa kontrak dimulai sejak tahap awal membaca dan menganalisis Dokumen Pemilihan tender. Sebelum menandatangani komitmen kerja pada proyek bernilai miliaran rupiah, manfaatkan teknologi AI Audit Dokumen Tender LPSE dari ReviuTender untuk membedah syarat-syarat umum dan khusus kontrak secara instan, serta pantau ribuan peluang paket pengadaan pemerintah terkini di seluruh Indonesia melalui katalog tender LPSE nasional.

Sumber

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - JDIH BPK
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 - JDIH BPK
• Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia - JDIH LKPP