Aturan Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dasar Hukum Pemutusan Kontrak Pengadaan Pemerintah

Dalam siklus kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, pemutusan kontrak bukan sekadar pembatalan kesepakatan biasa, melainkan instrumen hukum yang diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Ketentuan pokok pemutusan kontrak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya pada Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak Pasal 52 ayat (1) huruf h.

Petunjuk teknis pelaksanaan dan standar operasional pemutusan kontrak dijabarkan lebih komprehensif dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Berdasarkan regulasi tersebut, pemutusan kontrak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak sebelum masa berlaku kontrak berakhir secara wajar karena alasan cidera janji atau keadaan tertentu yang sah menurut hukum.

Kapan PPK Berhak Memutuskan Kontrak Secara Sepihak?

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan statutori untuk memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia terbukti melakukan wanprestasi atau kelalaian fatal. Merujuk pada Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, pemutusan kontrak oleh PPK dapat dilakukan apabila terjadi salah satu atau kombinasi kondisi berikut:

Penting dicatat bahwa pemutusan kontrak akibat keterlambatan erat kaitannya dengan penghitungan denda. Sebelum melakukan pemutusan, PPK biasanya menerbitkan Surat Peringatan dan memantau denda melalui rumus yang diatur dalam aturan denda keterlambatan proyek LPSE sebesar 1 permil per hari.

Hak Penyedia Melakukan Pemutusan Kontrak

Hubungan kontraktual dalam pengadaan pemerintah bersifat timbal balik. Tidak hanya PPK, penyedia jasa barang maupun konstruksi juga memiliki hak hukum untuk memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK melakukan cidera janji. Menurut Perlem LKPP 12/2021, penyedia berhak mengajukan pemutusan kontrak dalam kondisi berikut:

• Keterlambatan Pembayaran Prestasi: PPK tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau menunda pembayaran termin yang telah diverifikasi dan jatuh tempo melebihi batas waktu yang disepakati (umumnya 14 hari kerja setelah verifikasi lengkap), meskipun penyedia telah melayangkan surat teguran tertulis.
• Penghentian Pekerjaan Berkepanjangan: PPK memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan pekerjaan secara tertulis tanpa adanya kesalahan dari pihak penyedia, dan penghentian tersebut berlangsung terus-menerus melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), biasanya melebihi 120 hari kalender.
• Keadaan Kahar yang Tidak Tertangani: Terjadi kahar berkepanjangan yang mengakibatkan pekerjaan tidak mungkin dilanjutkan kembali secara teknis maupun finansial.

Apabila pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan PPK, penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam dan jaminan pelaksanaan tidak boleh dicairkan. Sebaliknya, penyedia berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan secara sah di lapangan serta kompensasi biaya demobilisasi alat dan personel yang telah dikeluarkan.

Akibat Hukum dan Sanksi Finansial bagi Penyedia

Jika pemutusan kontrak terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak penyedia, regulasi pengadaan menetapkan konsekuensi hukum yang sangat berat. Berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 78 Perpres 12/2021 serta petunjuk teknis Perlem LKPP 12/2021, akibat hukum pemutusan kontrak meliputi:

1. Pencairan Jaminan Pelaksanaan: Surat jaminan pelaksanaan yang diserahkan penyedia saat penandatanganan kontrak dicairkan secara tanpa syarat (unconditional) oleh bank atau perusahaan asuransi penerbit paling lambat 14 hari kerja setelah menerima surat klaim dari PPK. Dana hasil pencairan disetorkan langsung ke Kas Negara atau Kas Daerah. Ketentuan ini sejalan dengan aturan jaminan pelaksanaan tender LPSE sebesar 5% dari nilai kontrak.
2. Kewajiban Pelunasan Sisa Uang Muka: Sisa uang muka yang belum terpotong melalui pembayaran termin prestasi pekerjaan wajib dilunasi seketika oleh penyedia. Apabila penyedia tidak melunasi secara sukarela, PPK langsung mencairkan Jaminan Uang Muka yang dipegang instansi.
3. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam: PPK wajib mengusulkan nama penyedia dan pengurus perusahaan kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Selama periode tersebut, penyedia dilarang mengikuti tender dan e-katalog di seluruh instansi pemerintah Republik Indonesia. Prosedur banding atas sanksi ini diatur tersendiri dalam aturan sanksi daftar hitam tender LPSE.
4. Kewajiban Membayar Denda: Denda keterlambatan yang telah terakumulasi sebelum tanggal pemutusan kontrak tetap menjadi piutang negara yang wajib diselesaikan oleh penyedia.

Mekanisme Penunjukan Langsung Lanjutan Pekerjaan Sisa

Salah satu terobosan penting dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah percepatan penanganan proyek yang mangkrak akibat pemutusan kontrak. Agar layanan publik dan infrastruktur tidak terbengkalai, Pasal 38 ayat (5) huruf i Perpres 12/2021 mengatur mekanisme pemilihan penyedia untuk melanjutkan sisa pekerjaan:

• Penunjukan Langsung Pemenang Cadangan: PPK dapat menunjuk pemenang cadangan pada tender sebelumnya sesuai urutan peringkat penawaran yang masih bersedia dan memenuhi kualifikasi teknis dengan harga negosiasi yang wajar.
• Penunjukan Langsung Penyedia Lain: Apabila pemenang cadangan tidak bersedia atau tidak ada cadangan, PPK dapat menunjuk pelaku usaha lain yang memiliki kapasitas kualifikasi setara untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan tanpa harus memulai tender ulang dari nol.

Sebelum penunjukan langsung dilakukan, PPK bersama tim ahli dan pengawas independen wajib melakukan mutual check atau pengukuran bersama untuk mengunci volume pekerjaan yang telah selesai dan memastikan batas tanggung jawab hukum antara penyedia lama dengan penyedia pelanjut.

Langkah Preventif Mencegah Pemutusan Kontrak

Pemutusan kontrak adalah malapetaka finansial dan reputasi bagi kontraktor maupun vendor pengadaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, penyedia wajib menerapkan tata kelola proyek yang disiplin sejak awal:

• Responsif terhadap Show Cause Meeting (SCM): Ketika proyek mengalami deviasi negatif melebihi ambang batas kontrak kritis, segera susun rencana uji coba (test plan) realistis dan mobilisasi sumber daya tambahan sebelum memasuki tahap SCM tingkat akhir.
• Pengajuan Adendum Tepat Waktu: Apabila keterlambatan disebabkan oleh kondisi lapangan, perubahan gambar, atau cuaca ekstrem di luar kendali, segera ajukan perubahan kontrak sesuai prosedur dalam panduan adendum kontrak tender LPSE sebelum masa pelaksanaan habis.
• Pastikan Kesiapan Modal dan Dokumen: Jangan memaksakan diri memenangkan paket tender yang melebihi kapasitas kemampuan dasar atau likuiditas keuangan perusahaan Anda.

Guna memastikan perusahaan Anda hanya membidik paket yang sesuai dengan portofolio, kapasitas keuangan, dan izin usaha yang aktif, gunakan layanan pemantauan tender di katalog tender ReviuTender serta fitur evaluasi mandiri di cek kelayakan tender dan audit dokumen tender otomatis sebelum memasukkan penawaran di LPSE.

Sumber

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 (JDIH BPK)
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (JDIH LKPP)
• Policy Paper JDIH LKPP: Analisis Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah