Panduan Adendum Kontrak Tender LPSE: Aturan Tambah Kurang 10%

Definisi dan Batasan Resmi Adendum Kontrak Tender Pemerintah

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, adendum kontrak adalah instrumen hukum tertulis yang menyepakati perubahan atas surat perjanjian kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia. Perubahan ini timbul akibat perbedaan kondisi lapangan nyata dengan gambar rencana atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen tender awal.

Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, seluruh perubahan kontrak yang berdampak pada penambahan nilai kontrak dibatasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak awal, dengan syarat utama anggaran pemerintah pada instansi terkait masih tersedia.

Dasar Hukum Perubahan Kontrak: Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021

Ketentuan perubahan kontrak pengadaan diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

• Pasal 54 Ayat (1): Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak.
• Pasal 54 Ayat (2): Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
• Pasal 54 Ayat (3): Ketersediaan anggaran harus dipastikan terlebih dahulu sebelum penambahan nilai kontrak disetujui.

Aturan pelaksanaan teknis lebih lanjut dipedomani oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021, khususnya pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan petunjuk penyesuaian dokumen pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang/jasa lainnya.

4 Ruang Lingkup Perubahan Kontrak yang Sah

Penyedia jasa konstruksi maupun vendor barang tidak boleh sembarangan meminta perubahan kontrak. Berdasarkan regulasi resmi, perubahan kontrak hanya sah jika mencakup satu atau kombinasi dari empat ruang lingkup berikut:

1. Menambah atau Mengurangi Volume Pekerjaan: Menyesuaikan kuantitas item pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (Bill of Quantity/BoQ) sesuai hasil pengukuran bersama di lapangan.
2. Menambah dan/atau Mengurangi Jenis Pekerjaan: Memasukkan mata pembayaran baru (item pekerjaan baru) yang tidak ada di kontrak awal karena kebutuhan struktur atau menghilangkan item pekerjaan yang tidak lagi relevan.
3. Mengubah Spesifikasi Teknis Pekerjaan: Menyesuaikan material, mutu beton, atau spesifikasi peralatan mesin agar cocok dengan daya dukung tanah atau kondisi cuaca ekstrem di lokasi proyek.
4. Mengubah Jadwal Pelaksanaan: Menyesuaikan kurva S dan target penyelesaian pekerjaan akibat keadaan kahar (force majeure) atau kompensasi keterlambatan yang bersumber dari pihak pengguna jasa.

Simulasi Batasan Tambah Kurang 10 Persen

Batas maksimal 10% adalah angka kumulatif bersih (net) penambahan nilai kontrak. Mari kita perhatikan simulasi perhitungan berikut agar kontraktor tidak salah tafsir:

Jika nilai netto pekerjaan tambah melebihi Rp500.000.000 (di atas 10%), adendum penambahan nilai dilarang keras oleh hukum. Kelebihan pekerjaan tersebut harus dianggarkan melalui paket tender baru atau pengadaan terpisah sesuai regulasi pengadaan.

Perbedaan Mendasar CCO dan Adendum Kontrak

Di lapangan sering terjadi kerancuan istilah antara Contract Change Order (CCO) dan adendum kontrak. Keduanya adalah tahapan yang berurutan, bukan dua hal yang bertentangan:

Syarat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dan Kompensasi Jadwal

Adendum waktu pelaksanaan diberikan kepada penyedia jasa apabila keterlambatan tidak bersumber dari kelalaian penyedia. Berdasarkan Peraturan LKPP 12/2021, perpanjangan waktu dapat disetujui dalam kondisi:

• Pekerjaan Tambah Signifikan: Volume pekerjaan bertambah sehingga secara teknis waktu kritis pada Network Planning/Kurva S bertambah.
• Keterlambatan Penyerahan Lahan: PPK terlambat menyerahkan lokasi kerja atau terdapat sengketa lahan dengan masyarakat setempat yang menghambat akses alat berat.
• Keterlambatan Pembayaran Uang Muka atau MC: Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPK yang mengganggu arus kas kerja penyedia.
• Keadaan Kahar (Force Majeure): Bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, atau kebakaran hebat yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Penyedia wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak peristiwa penghambat terjadi, lengkap dengan bukti dokumentasi cuaca BMKG atau berita acara penundaan lapangan. Jika tidak diajukan tepat waktu, penyedia terancam terkena sanksi sesuai aturan denda keterlambatan proyek LPSE sebesar 1 permil per hari.

7 Tahapan Prosedur Pengajuan Adendum Kontrak

Agar proses adendum berjalan tertib administrasi dan bebas temuan auditor (BPK, BPKP, atau Inspektorat), ikuti 7 tahapan standar berikut:

1. Pemeriksaan Bersama Lapangan (Mutual Check / MC-0): Dilaksanakan pada awal masa kontrak untuk mencocokkan gambar tender dengan kondisi fisik tanah aktual.
2. Penyusunan Berita Acara Rekayasa Lapangan (Field Engineering): Konsultan pengawas dan penyedia merumuskan perubahan teknis yang diperlukan.
3. Penyusunan Justifikasi Teknis (Justek): Dokumen komprehensif berisi latar belakang perubahan, dasar hukum, analisa harga satuan baru (jika ada item baru), dan perbandingan volume BoQ awal vs usulan.
4. Rapat Pleno dan Evaluasi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak: Tim teknis instansi mengevaluasi kewajaran harga dan ketersediaan sisa pagu anggaran.
5. Penerbitan Surat Perintah Perubahan (CCO): PPK menerbitkan instruksi tertulis kepada kontraktor untuk mulai melaksanakan pekerjaan fisik sesuai gambar kerja revisi.
6. Pembaruan Jaminan Pelaksanaan dan Masa Berlaku: Jika ada penambahan nilai atau perpanjangan waktu, kontraktor wajib menyerahkan perubahan jaminan ke bank/surety penjamin.
7. Penandatanganan Naskah Perjanjian Adendum: Penandatanganan dokumen legal adendum kontrak dan pelaporan perubahan pada sistem SPSE LPSE.

Kesalahan Fatal Penyedia yang Menjadi Temuan Auditor BPK

Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sangat teliti dalam mengaudit adendum kontrak proyek pemerintah. Beberapa kesalahan umum yang sering menjerat kontraktor antara lain:

• Adendum Dibuat Menjelang Akhir Tahun Anggaran Tanpa Justek Sah: Manipulasi CCO semata-mata untuk menyerap sisa anggaran yang belum terserap.
• Penambahan Nilai Melampaui Batas 10%: Mencoba memecah adendum menjadi beberapa berkas padahal total kumulatifnya melebihi 10% dari kontrak awal.
• Harga Satuan Item Baru Dibuat di Atas Standar SSH/HSPK: Memasukkan harga satuan timpang tanpa analisa teknis dan tanpa negosiasi resmi bersama Pokja/PPK.
• Pekerjaan Tambah Dikerjakan Tanpa Naskah Adendum Sah: Kontraktor mengerjakan pekerjaan tambahan hanya berdasarkan instruksi lisan, sehingga tidak bisa ditagihkan pembayarannya di akhir proyek.

Sumber

• JDIH BPK RI — Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 — Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 54 mengenai Ketentuan Perubahan Kontrak).
• JDIH LKPP — Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 — Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Prosedur Perubahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi).
• JDIH BPK RI — Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 — Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen serta Penyedia dalam Pelaksanaan Kontrak.