Kontrak Payung Pekerjaan Jasa Layanan Operasional Stasiun Bumi Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2024-tahun 2027
Badan Riset dan Inovasi Nasional · HPS Rp 19,9 M
Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Gagal). Lihat tender aktif Badan Riset dan Inovasi Nasional atau paket serupa di bawah.
Ringkasan paket
Kontrak Payung Pekerjaan Jasa Layanan Operasional Stasiun Bumi Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2024-tahun 2027 adalah paket tender jasa lainnya milik Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diumumkan melalui LPSE Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nilai HPS Rp 19.900.000.000, tahun anggaran 2024. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Status: Tender Gagal.
Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini
Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.
Informasi paket
- Kode paket
- 7328760
- Instansi
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Kategori
- Tender
- Jenis pengadaan
- Jasa Lainnya
- Metode
- Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur
- Nilai HPS
- Rp 19.900.000.000
- Sumber dana / TA
- 2024
- LPSE
- LPSE Badan Riset dan Inovasi Nasional
Cek Kelayakan AI
Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?
ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.
Regulasi yang berlaku
Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.
Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.
Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.
Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia
Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).
Pasal kunci Perpres 16/201810 pasal relevan · 9 sudah diubah
- Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 38Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnyaMetode pemilihan paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 39Metode evaluasi penawaranCara penawaran dievaluasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 31Jaminan penawaranHPS di atas Rp10 miliarDiubah · terakhir Perpres 12/2021
- Pasal 33Jaminan pelaksanaanNilai kontrak di atas Rp200 jutaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
- Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
Tanya jawab singkat
5 pertanyaan · klik untuk membukaBerapa HPS paket ini?
Nilai HPS paket ini Rp 19.900.000.000 (Rp 19,9 M). Sumber dana: tahun anggaran 2024.
Siapa penyelenggara tender ini?
Paket ini milik Badan Riset dan Inovasi Nasional dan diumumkan melalui LPSE Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan kode paket 7328760.
Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?
Jenis pengadaannya Jasa Lainnya dengan metode Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur.
Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?
Dari 36 paket Jasa Lainnya dengan HPS Rp15–100 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 98,3% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 19,6 M. Ini data historis, bukan patokan harga. Penawaran di bawah 80% HPS wajib disertai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS.
Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?
Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan; jaminan pelaksanaan diatur Pasal 33 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.
Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.