Evaluasi Penawaran

Penilaian BMD - KJPP 95 - Penilaian BMD berupa 163 Unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) milik 47 PD/UKPD

Provinsi DKI Jakarta · HPS Rp 70,9 Jt

Ringkasan paket

Penilaian BMD - KJPP 95 - Penilaian BMD berupa 163 Unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) milik 47 PD/UKPD adalah paket non tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Provinsi DKI Jakarta yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nilai HPS Rp 70.900.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Pengadaan Langsung. Tahap saat ini: Evaluasi Penawaran.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
11190985000
Instansi
Provinsi DKI Jakarta
Kategori
Non Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode
Pengadaan Langsung
Nilai HPS
Rp 70.900.000
Sumber dana / TA
2026
Wilayah
DKI Jakarta
LPSE
LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

Pasal kunci Perpres 16/20186 pasal relevan · 5 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

7 pertanyaan

Berapa nilai HPS paket ini?

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket ini Rp 70.900.000 (Rp 70,9 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Instansi mana pemilik paket ini?

Paket ini milik Provinsi DKI Jakarta dan diumumkan melalui LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode paket 11190985000.

Apa metode pemilihan paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung.

Berapa kisaran harga penawaran pemenang untuk paket seperti ini?

Dari 11 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 98,7% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 70 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.

Regulasi apa yang menjadi dasar pengadaan paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Lokasi pekerjaan paket ini ada di mana?

Wilayah LPSE: DKI Jakarta.

Bagaimana cara ikut paket ini?

Paket ini memakai pengadaan langsung: penyedia diundang langsung oleh Pejabat Pengadaan Provinsi DKI Jakarta melalui SPSE LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukan lewat pendaftaran terbuka. Penyedia yang ingin diundang perlu akun SPSE yang terverifikasi dan data kualifikasi (SIKaP) yang lengkap.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa