Evaluasi Penawaran

KI Pemantauan Keberfungsian Pasca Bencana Flores 2

Kementerian Pekerjaan Umum · HPS Rp 12 Jt

Ringkasan paket

KI Pemantauan Keberfungsian Pasca Bencana Flores 2 adalah paket non tender jasa konsultansi perorangan non konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 12.000.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Pengadaan Langsung. Tahap saat ini: Evaluasi Penawaran.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
11186635000
Instansi
Kementerian Pekerjaan Umum
Kategori
Non Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode
Pengadaan Langsung
Nilai HPS
Rp 12.000.000
Sumber dana / TA
2026
LPSE
LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

Pasal kunci Perpres 16/20186 pasal relevan · 5 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

6 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 12.000.000 (Rp 12 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Kementerian Pekerjaan Umum dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dengan kode paket 11186635000.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 57 paket Jasa Konsultansi Perorangan di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 100% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 12 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Siapa yang bisa mengerjakan paket ini?

Paket ini memakai pengadaan langsung: penyedia diundang langsung oleh Pejabat Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui SPSE LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, bukan lewat pendaftaran terbuka. Penyedia yang ingin diundang perlu akun SPSE yang terverifikasi dan data kualifikasi (SIKaP) yang lengkap.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa