Pembukaan Dokumen Penawaran

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor berupa KONSTRUKSI Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2026 (UPT RSBRW PASURUAN) P-APBD 2026

Provinsi Jawa Timur · HPS Rp 164 Jt

Ringkasan paket

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor berupa KONSTRUKSI Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2026 (UPT RSBRW PASURUAN) P-APBD 2026 adalah paket non tender pekerjaan konstruksi milik Provinsi Jawa Timur yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Jawa Timur. Nilai HPS Rp 164.000.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Pengadaan Langsung. Tahap saat ini: Pembukaan Dokumen Penawaran.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
11179085000
Instansi
Provinsi Jawa Timur
Kategori
Non Tender
Jenis pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
Metode
Pengadaan Langsung
Nilai HPS
Rp 164.000.000
Sumber dana / TA
2026
Wilayah
Jawa Timur
LPSE
LPSE Provinsi Jawa Timur

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

  • Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

    Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.

Pasal kunci Perpres 16/20187 pasal relevan · 6 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 38Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnyaMetode pemilihan paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 39Metode evaluasi penawaranCara penawaran dievaluasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

7 pertanyaan

Berapa nilai HPS paket ini?

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket ini Rp 164.000.000 (Rp 164 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Instansi mana pemilik paket ini?

Paket ini milik Provinsi Jawa Timur dan diumumkan melalui LPSE Provinsi Jawa Timur dengan kode paket 11179085000.

Apa metode pemilihan paket ini?

Jenis pengadaannya Pekerjaan Konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung.

Berapa kisaran harga penawaran pemenang untuk paket seperti ini?

Dari 90 paket Pekerjaan Konstruksi di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 99,2% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 162,6 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.

Regulasi apa yang menjadi dasar pengadaan paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026; Permen PUPR 10/2021. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Lokasi pekerjaan paket ini ada di mana?

Wilayah LPSE: Jawa Timur.

Bagaimana cara ikut paket ini?

Paket ini memakai pengadaan langsung: penyedia diundang langsung oleh Pejabat Pengadaan Provinsi Jawa Timur melalui SPSE LPSE Provinsi Jawa Timur, bukan lewat pendaftaran terbuka. Penyedia yang ingin diundang perlu akun SPSE yang terverifikasi dan data kualifikasi (SIKaP) yang lengkap.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa