Pembangunan Rumah Layak Huni

Ringkasan paket

Pembangunan Rumah Layak Huni adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Kutai Timur (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kutai Timur. Nilai HPS Rp 16.904.962.000 dari pagu Rp 16.905.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha menengah. Lokasi pekerjaan: Kab. Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10181700000

Instansi

Kab. Kutai Timur

Satuan kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 16.904.962.000

Nilai pagu

Rp 16.905.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Menengah

Lokasi pekerjaan

Kab. Kutai Timur - Kutai Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

11 November 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kutai Timur

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini12 November 2026 14:30 — 19 November 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan12 November 2026 14:30 — 19 November 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan16 November 2026 10:00 — 16 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 14:01 — 19 November 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran19 November 2026 15:01 — 19 November 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga19 November 2026 16:01 — 26 November 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi20 November 2026 10:00 — 26 November 2026 15:00
8. Penetapan Pemenang26 November 2026 15:01 — 26 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang26 November 2026 16:01 — 26 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah27 November 2026 08:00 — 2 Desember 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 Desember 2026 08:01 — 9 Desember 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak3 Desember 2026 08:01 — 17 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• KBLI 2020 - 41011 Konstruksi Gedung Hunian Serta Sertifikat Standar Terverifikasi atau KBLI 2025 - 41011 Kontruksi Konvensional Gedung Hunian
• SBU
• BG001 - Konstruksi Gedung Hunian
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67747724 · Pembangunan Rumah Layak Huni · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.