Pembangunan Rumah Layak Huni KAT (Dinas Sosial Perubahan 2026)

Ringkasan paket

Pembangunan Rumah Layak Huni KAT (Dinas Sosial Perubahan 2026) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Halmahera Tengah (Dinas Sosial) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Halmahera Tengah. Nilai HPS Rp 960.000.000 dari pagu Rp 960.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kab. Halmahera Tengah - Halmahera Tengah (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10181379000

Instansi

Kab. Halmahera Tengah

Satuan kerja

Dinas Sosial

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 960.000.000

Nilai pagu

Rp 960.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kab. Halmahera Tengah - Halmahera Tengah (Kab.)

Wilayah

Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara

Tanggal dibuat

9 November 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Halmahera Tengah

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini10 November 2026 15:00 — 16 November 2026 16:00
2. Download Dokumen Pemilihan10 November 2026 15:00 — 16 November 2026 16:00
3. Pemberian Penjelasan12 November 2026 10:00 — 12 November 2026 15:00
4. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 08:00 — 16 November 2026 16:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran16 November 2026 16:05 — 17 November 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga16 November 2026 16:05 — 17 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:00 — 18 November 2026 16:59
8. Penetapan Pemenang19 November 2026 08:00 — 19 November 2026 14:59
9. Pengumuman Pemenang19 November 2026 15:00 — 19 November 2026 15:59
10. Masa Sanggah19 November 2026 16:00 — 23 November 2026 15:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa24 November 2026 08:00 — 24 November 2026 15:59
12. Penandatanganan Kontrak24 November 2026 12:00 — 24 November 2026 16:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• Kualifikasi Kecil, Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Hunian BG001. KBLI 41011
• NIB
• Sesuai Sub Bidang
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Penilaian Kinerja Penyedia

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68844954 · Pembangunan Rumah Layak Huni KAT (Dinas Sosial Perubahan 2026) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.