Peningkatan Jalan Pos 17 - Seget

Ringkasan paket

Peningkatan Jalan Pos 17 - Seget adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Sorong (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Sorong. Nilai HPS Rp 1.868.670.000 dari pagu Rp 1.869.100.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Distrik Seget - Sorong (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10180394000

Instansi

Kab. Sorong

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.868.670.000

Nilai pagu

Rp 1.869.100.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Distrik Seget - Sorong (Kab.)

Wilayah

Kab. Sorong, Papua Barat Daya

Tanggal dibuat

5 November 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Sorong

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini9 November 2026 12:00 — 16 November 2026 08:00
2. Download Dokumen Pemilihan9 November 2026 12:00 — 16 November 2026 08:00
3. Pemberian Penjelasan12 November 2026 09:00 — 12 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran12 November 2026 12:01 — 16 November 2026 08:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran16 November 2026 08:01 — 16 November 2026 08:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga16 November 2026 09:00 — 16 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi17 November 2026 09:00 — 17 November 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang17 November 2026 12:01 — 17 November 2026 14:00
9. Pengumuman Pemenang17 November 2026 14:01 — 17 November 2026 15:00
10. Masa Sanggah17 November 2026 15:01 — 23 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 November 2026 08:01 — 23 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak24 November 2026 08:00 — 24 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.
• SBU
• Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Lain
• SPT Tahunan Tahun pajak 2025
• Lain
• Badan usaha tunggal yang dimiliki oleh Pengusaha Orang ASLI Papua
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68639967 · Peningkatan Jalan Pos 17 - Seget · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.