Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Pembangunan Gedung Layanan Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banten

Ringkasan paket

Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Pembangunan Gedung Layanan Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banten adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Stasiun Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Merak) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai HPS Rp 874.402.056 dari pagu Rp 1.343.300.000, sumber dana APBN 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jalan Lingkar Selatan, Kalitimbang, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. - Cilegon (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10180342000

Instansi

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Satuan kerja

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 874.402.056

Nilai pagu

Rp 1.343.300.000

Sumber dana / TA

APBN 2027

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jalan Lingkar Selatan, Kalitimbang, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. - Cilegon (Kota)

Wilayah

Kota Cilegon, Banten

Tanggal dibuat

5 November 2026

LPSE

LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 14:00 — 12 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi6 November 2026 14:01 — 16 November 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi9 November 2026 13:00 — 16 November 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi16 November 2026 09:01 — 19 November 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:00 — 19 November 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi19 November 2026 15:01 — 19 November 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi19 November 2026 16:01 — 19 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi20 November 2026 08:00 — 24 November 2026 14:00
10. Download Dokumen Pemilihan25 November 2026 08:00 — 4 Desember 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan27 November 2026 09:00 — 27 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran27 November 2026 13:00 — 4 Desember 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis4 Desember 2026 14:01 — 14 Desember 2026 13:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis14 Desember 2026 13:01 — 14 Desember 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga15 Desember 2026 08:00 — 15 Desember 2026 13:00
16. Penetapan Pemenang15 Desember 2026 13:01 — 15 Desember 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang15 Desember 2026 15:01 — 15 Desember 2026 23:59
18. Masa Sanggah16 Desember 2026 08:00 — 21 Desember 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya22 Desember 2026 08:00 — 22 Desember 2026 23:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 Desember 2026 08:00 — 31 Desember 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak4 Januari 2027 08:00 — 8 Januari 2027 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• sub bidang klasifikasi layanan Perencanaan Rekayasa RE102 KBLI 2017 Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan atau Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian RK001 KBLI 2020.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68509278 · Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Pembangunan Gedung Layanan Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banten · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.