Peningkatan Kapasitas TPP, KPMD dan Masyarakat dalam rangka ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara

Ringkasan paket

Peningkatan Kapasitas TPP, KPMD dan Masyarakat dalam rangka ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nilai HPS Rp 2.991.716.988 dari pagu Rp 2.991.717.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Dua File, Sistem Nilai. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Halmahera Tengah - Halmahera Tengah (Kab.); Kabupaten Halmahera Utara - Halmahera Utara (Kab.); Kota Ternate - Ternate (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10180219000

Instansi

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Satuan kerja

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Dua File — Sistem Nilai

Nilai HPS

Rp 2.991.716.988

Nilai pagu

Rp 2.991.717.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Halmahera Tengah - Halmahera Tengah (Kab.); Kabupaten Halmahera Utara - Halmahera Utara (Kab.); Kota Ternate - Ternate (Kota)

Wilayah

Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara

Tanggal dibuat

4 November 2026

LPSE

LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 13:00 — 11 November 2026 14:00
2. Download Dokumen Pemilihan6 November 2026 13:00 — 12 November 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 13:00 — 12 November 2026 14:00
5. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi, Dokumen Kualifikasi, dan Teknis12 November 2026 14:01 — 17 November 2026 13:00
6. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis17 November 2026 13:01 — 17 November 2026 13:45
7. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga17 November 2026 14:00 — 18 November 2026 14:30
8. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 09:00 — 18 November 2026 14:30
9. Penetapan Pemenang18 November 2026 14:45 — 18 November 2026 15:15
10. Pengumuman Pemenang18 November 2026 15:16 — 18 November 2026 15:45
11. Masa Sanggah18 November 2026 16:00 — 23 November 2026 16:00
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa24 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00
13. Penandatanganan Kontrak24 November 2026 13:00 — 7 Januari 2027 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Nomor Induk Berusaha NIB
• Sesuai Dokumen Pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• AdministrasiLegalitas Lainnya sesuai Dokumen Pemilihan
• Teknis
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68731656 · Peningkatan Kapasitas TPP, KPMD dan Masyarakat dalam rangka ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).