Pengumuman Pascakualifikasi … Batas penawaran: 12 November 2026 14:00 WIB

Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Halmahera Selatan,Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Tidore Kepulauan,Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Halmahera Utara,Rapat Koordinasi TPP di Ternate

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal · HPS Rp 2,5 M

Ringkasan paket

Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Halmahera Selatan,Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Tidore Kepulauan,Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Halmahera Utara,Rapat Koordinasi TPP di Ternate adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nilai HPS Rp 2.548.369.623 dari pagu Rp 2.550.000.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Dua File, Sistem Nilai. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Ternate - Ternate (Kota); Kabupaten Halmahera Selatan - Halmahera Selatan (Kab.); Kabupaten Tidore Kepulauan - Tidore Kepulauan (Kota); Kabupaten Halmahera Utara - Halmahera Utara (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
10180159000
Instansi
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Satuan kerja
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Kategori
Tender
Jenis pengadaan
Jasa Lainnya
Metode
Tender — Pascakualifikasi Dua File — Sistem Nilai
Nilai HPS
Rp 2.548.369.623
Nilai pagu
Rp 2.550.000.000
Sumber dana / TA
APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026
Jenis kontrak
Harga Satuan
Kualifikasi usaha
Kecil
Lokasi pekerjaan
Ternate - Ternate (Kota); Kabupaten Halmahera Selatan - Halmahera Selatan (Kab.); Kabupaten Tidore Kepulauan - Tidore Kepulauan (Kota); Kabupaten Halmahera Utara - Halmahera Utara (Kab.)
Wilayah
Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara
Tanggal dibuat
4 November 2026
LPSE
LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Jadwal tahapan

  1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 13:00 — 11 November 2026 14:00
  2. Download Dokumen Pemilihan6 November 2026 13:00 — 12 November 2026 14:00
  3. Pemberian Penjelasan9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
  4. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 13:00 — 12 November 2026 14:00
  5. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi, Dokumen Kualifikasi, dan Teknis12 November 2026 14:01 — 17 November 2026 13:00
  6. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis17 November 2026 13:01 — 17 November 2026 13:45
  7. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga17 November 2026 14:00 — 18 November 2026 14:30
  8. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 09:00 — 18 November 2026 14:30
  9. Penetapan Pemenang18 November 2026 14:45 — 18 November 2026 15:15
  10. Pengumuman Pemenang18 November 2026 15:16 — 18 November 2026 15:45
  11. Masa Sanggah18 November 2026 16:00 — 23 November 2026 16:00
  12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa24 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00
  13. Penandatanganan Kontrak24 November 2026 13:00 — 7 Januari 2027 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

  • Administrasi/Legalitas
  • Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
  • Jenis Izin
  • Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
  • Nomor Induk Berusaha NIB
  • Sesuai Dokumen Pemilihan
  • Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
  • Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
  • Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  • a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  • b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  • c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  • d) Kartu Tanda Penduduk.
  • Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
  • Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
  • Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
  • Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  • a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
  • b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
  • c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
  • d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
  • e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
  • f) Koperasi dengan Koperasi.
  • Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
  • 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
  • 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
  • Teknis
  • Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  • Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
  • a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
  • pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  • b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
  • pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  • c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
  • d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
  • Tabel Data KBKI
  • Divisi
  • Kelompok
  • Deskripsi
  • Tahun

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

  • 68731783 · Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Halmahera Selatan · APBN
  • 68731814 · Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Tidore Kepulauan · APBN
  • 68731837 · Rapat Koordinasi TPP di Kabupaten Halmahera Utara · APBN
  • 68731869 · Rapat Koordinasi TPP di Ternate · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

Pasal kunci Perpres 16/201810 pasal relevan · 9 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 38Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnyaMetode pemilihan paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 39Metode evaluasi penawaranCara penawaran dievaluasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 33Jaminan pelaksanaanNilai kontrak di atas Rp200 jutaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 65Peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasiKualifikasi usaha kecilDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

10 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 2.548.369.623 (Rp 2,5 M). Nilainya hampir sama dengan pagu anggaran Rp 2.550.000.000. Sumber dana: APBN.

Kapan batas akhir pemasukan penawaran paket ini?

Tahap upload dokumen penawaran dibuka 9 November 2026 13:00 WIB dan ditutup 12 November 2026 14:00 WIB. Saat ini paket berada pada tahap Pengumuman Pascakualifikasi.

Kapan pemenang paket ini diumumkan?

Menurut jadwal di SPSE, pengumuman pemenang berlangsung 18 November 2026 15:16 – 18 November 2026 15:45 WIB, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 24 November 2026 13:00 – 7 Januari 2027 16:00 WIB. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu oleh Pokja Pemilihan.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (satuan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal) dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan kode paket 10180159000.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Lainnya dengan metode Tender, Pascakualifikasi Dua File, Sistem Nilai. Jenis kontraknya Harga Satuan.

Perusahaan seperti apa yang bisa ikut tender ini?

Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Daftar lengkap ada di bagian Syarat kualifikasi dan dokumen pemilihan resmi.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 198 paket Jasa Lainnya dengan HPS Rp1–15 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 97,4% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 2,5 M. Ini data historis, bukan patokan harga. Penawaran di bawah 80% HPS wajib disertai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan; jaminan pelaksanaan diatur Pasal 33 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Di mana lokasi pekerjaan paket ini?

Lokasi pekerjaan: Ternate - Ternate (Kota); Kabupaten Halmahera Selatan - Halmahera Selatan (Kab.); Kabupaten Tidore Kepulauan - Tidore Kepulauan (Kota); Kabupaten Halmahera Utara - Halmahera Utara (Kab.). Wilayah LPSE: Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Bagaimana cara ikut paket ini?

Masuk ke SPSE LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan akun penyedia yang sudah terverifikasi, cari kode paket 10180159000, unduh dokumen pemilihan, lalu ikuti tahapannya sampai upload penawaran sebelum batas waktu. Sebelum mengunggah, pastikan dokumen penawaran sesuai persyaratan; ReviuTender dapat mengaudit dokumen Anda terhadap syarat paket ini.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa