Perencanaan Rehabilitasi Ruang Publik Outdoor Kantor Gubernur Maluku Utara

Ringkasan paket

Perencanaan Rehabilitasi Ruang Publik Outdoor Kantor Gubernur Maluku Utara adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Provinsi Maluku Utara (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Maluku Utara. Nilai HPS Rp 249.745.000 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Sofifi - Tidore Kepulauan (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10180151000

Instansi

Provinsi Maluku Utara

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.745.000

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Sofifi - Tidore Kepulauan (Kota)

Wilayah

Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

Tanggal dibuat

4 November 2026

LPSE

LPSE Provinsi Maluku Utara

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 18:00 — 18 November 2026 20:00
2. Download Dokumen Kualifikasi11 November 2026 18:00 — 21 November 2026 09:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi13 November 2026 10:00 — 13 November 2026 11:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi16 November 2026 20:00 — 21 November 2026 09:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 November 2026 10:00 — 23 November 2026 15:59
6. Pembuktian Kualifikasi23 November 2026 08:00 — 23 November 2026 15:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi23 November 2026 16:00 — 23 November 2026 16:29
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi23 November 2026 16:30 — 23 November 2026 16:40
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 November 2026 16:41 — 28 November 2026 16:41
10. Download Dokumen Pemilihan28 November 2026 17:00 — 3 Desember 2026 14:59
11. Pemberian Penjelasan30 November 2026 10:00 — 30 November 2026 13:59
12. Upload Dokumen Penawaran30 November 2026 14:00 — 3 Desember 2026 14:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis3 Desember 2026 15:00 — 4 Desember 2026 09:29
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis4 Desember 2026 09:30 — 4 Desember 2026 09:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga4 Desember 2026 10:00 — 4 Desember 2026 10:59
16. Penetapan Pemenang4 Desember 2026 11:00 — 4 Desember 2026 12:59
17. Pengumuman Pemenang4 Desember 2026 13:00 — 4 Desember 2026 13:29
18. Masa Sanggah4 Desember 2026 13:30 — 9 Desember 2026 13:30
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 Desember 2026 13:31 — 9 Desember 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 Desember 2026 16:00 — 10 Desember 2026 15:59
21. Penandatanganan Kontrak9 Desember 2026 16:00 — 10 Desember 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Memiliki Ijin Usaha
• Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku
• SBU Kualifikasi Usaha Kecil
• Klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang Subklasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap AL004 KBLI 71101 atau Klasifikasi Perencanaan Arsitektur Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya AR002 KBLI71101
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68535692 · Perencanaan Rehabilitasi Ruang Publik Outdoor Kantor Gubernur Maluku Utara · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.