Micro Bus ELF

Ringkasan paket

Micro Bus ELF adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Pertahanan (Denma Mabes Tni) yang diumumkan melalui LPSE Tentara Nasional Indonesia. Nilai HPS Rp 1.468.700.000 dari pagu Rp 1.468.880.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Cilangkap Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10180049000

Instansi

Kementerian Pertahanan

Satuan kerja

DENMA MABES TNI

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.468.700.000

Nilai pagu

Rp 1.468.880.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Cilangkap Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

4 November 2026

LPSE

LPSE Tentara Nasional Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi4 November 2026 13:30 — 8 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan4 November 2026 13:30 — 8 November 2026 23:59
3. Pemberian Penjelasan5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 09:30 — 8 November 2026 23:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran9 November 2026 00:00 — 9 November 2026 08:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga9 November 2026 08:01 — 9 November 2026 09:30
7. Pembuktian Kualifikasi9 November 2026 09:31 — 9 November 2026 10:30
8. Penetapan Pemenang9 November 2026 10:31 — 9 November 2026 11:30
9. Pengumuman Pemenang9 November 2026 11:31 — 9 November 2026 13:00
10. Masa Sanggah · tahap saat ini9 November 2026 13:01 — 11 November 2026 23:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa12 November 2026 00:00 — 12 November 2026 10:00
12. Penandatanganan Kontrak12 November 2026 10:20 — 13 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Akte perusahaan
• Akte pendirian beserta akte perubahannya
• SIUP atau NIB
• Kecil atau Non Kecil dan Sesuai bidangnya
• Ijin Usaha
• Sesuai bidangnya dan masih berlaku
• SPPKP
• Sesuai bidangnya dan masih berlaku
• Ijin Lokasi
• Sesuai Bidangnya dan masih berlaku
• Surat tidak pailit Pengadilan Negeri
• Masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Telah memiliki SKHPP dari sintel TNI yang masih berlaku
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Telah melaksanakan verifikasi LPSE di Mabes TNI dengan melampirkan hasil verifikasi yang berlaku
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Neraca terbaru yang telah diaudit oleh akuntan publik setempat
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Melampirkan Pajak 3 Bulan Terakhir PPN dan PPH21
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Melampirkan Pakta Integrit bermaterai
• Teknis
• Layanan purnajual (jika diperlukan)
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68475316 · Micro Bus ELF · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).