Peningkatan/Rekonstruksi Jalan H. Agus Salim

Ringkasan paket

Peningkatan/Rekonstruksi Jalan H. Agus Salim adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Muna (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Muna. Nilai HPS Rp 499.715.000 dari pagu Rp 500.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Dinas Pekerjaam Umum Dan Penataan Ruang Kab.Muna - Muna (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10179567000

Instansi

Kab. Muna

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 499.715.000

Nilai pagu

Rp 500.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Dinas Pekerjaam Umum Dan Penataan Ruang Kab.Muna - Muna (Kab.)

Wilayah

Kab. Muna, Sulawesi Tenggara

Tanggal dibuat

2 November 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Muna

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini8 November 2026 20:00 — 13 November 2026 12:00
2. Download Dokumen Pemilihan8 November 2026 20:00 — 16 November 2026 12:00
3. Pemberian Penjelasan12 November 2026 09:00 — 12 November 2026 14:00
4. Upload Dokumen Penawaran12 November 2026 14:01 — 16 November 2026 12:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran16 November 2026 12:01 — 16 November 2026 13:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga16 November 2026 13:01 — 17 November 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi17 November 2026 09:00 — 17 November 2026 15:00
8. Penetapan Pemenang17 November 2026 15:01 — 17 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang17 November 2026 16:01 — 17 November 2026 17:00
10. Masa Sanggah17 November 2026 17:01 — 22 November 2026 19:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 November 2026 09:00 — 23 November 2026 15:00
12. Penandatanganan Kontrak23 November 2026 09:00 — 23 November 2026 15:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya Kecuali Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara atau BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan yang masih berlaku Aktif
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68644627 · Peningkatan/Rekonstruksi Jalan H. Agus Salim · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.