Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural

Ringkasan paket

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Morowali (Dinas Perikanan Daerah) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Morowali. Nilai HPS Rp 164.000.000 dari pagu Rp 164.900.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Dinas Perikanan Daerah Kab.Morowali - Morowali (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10179142000

Instansi

Kab. Morowali

Satuan kerja

Dinas Perikanan Daerah

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 164.000.000

Nilai pagu

Rp 164.900.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Dinas Perikanan Daerah Kab.Morowali - Morowali (Kab.)

Wilayah

Kab. Morowali, Sulawesi Tengah

Tanggal dibuat

30 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Morowali

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi3 November 2026 20:00 — 9 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi3 November 2026 20:00 — 9 November 2026 23:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi5 November 2026 09:00 — 5 November 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi5 November 2026 11:01 — 9 November 2026 23:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini10 November 2026 08:00 — 13 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi12 November 2026 08:00 — 13 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi13 November 2026 16:01 — 13 November 2026 20:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi13 November 2026 20:01 — 13 November 2026 22:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi13 November 2026 22:01 — 17 November 2026 23:59
10. Download Dokumen Pemilihan18 November 2026 08:00 — 20 November 2026 23:59
11. Pemberian Penjelasan19 November 2026 09:00 — 19 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran20 November 2026 11:01 — 20 November 2026 23:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis21 November 2026 08:00 — 22 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis23 November 2026 08:00 — 23 November 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga23 November 2026 12:01 — 23 November 2026 16:00
16. Penetapan Pemenang23 November 2026 16:01 — 23 November 2026 18:00
17. Pengumuman Pemenang23 November 2026 18:01 — 23 November 2026 22:00
18. Masa Sanggah23 November 2026 22:01 — 27 November 2026 23:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya28 November 2026 08:00 — 28 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak30 November 2026 16:01 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU Kode AR001 KBLI 71101
• Kualifikasi Arsitektur AR, Sub Kualifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian Non Hunian
• SBU Kode AR002 KBLI 71101
• Kualifikasi Arsitektur AR, Sub Kualifikasi Jasa Arsitektural Lainnya
• SBU Kode AL004 KBLI 71101
• Kualifikasi Arsitektur Lanskap Perencanaan Wilayah AL, Sub Kualifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan Lanskap
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68551567 · Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.