Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Kecil Pangan dalam rangka Pemulihan Pascabencana di Kab. Kep. Mentawai

Ringkasan paket

Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Kecil Pangan dalam rangka Pemulihan Pascabencana di Kab. Kep. Mentawai adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Perindustrian (Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah Dan Aneka) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Perindustrian. Nilai HPS Rp 669.908.441 dari pagu Rp 2.065.729.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: kabupaten Kepulauan Mentawai - Kepulauan Mentawai (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10178993000

Instansi

Kementerian Perindustrian

Satuan kerja

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 669.908.441

Nilai pagu

Rp 2.065.729.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

kabupaten Kepulauan Mentawai - Kepulauan Mentawai (Kab.)

Wilayah

Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Tanggal dibuat

30 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Perindustrian

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 13:15 — 12 November 2026 11:59
2. Download Dokumen Pemilihan6 November 2026 13:30 — 12 November 2026 11:59
3. Pemberian Penjelasan9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 11:00 — 12 November 2026 11:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran12 November 2026 12:00 — 12 November 2026 12:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga12 November 2026 13:00 — 13 November 2026 13:59
7. Pembuktian Kualifikasi13 November 2026 09:00 — 13 November 2026 14:59
8. Penetapan Pemenang13 November 2026 11:00 — 13 November 2026 15:29
9. Pengumuman Pemenang13 November 2026 15:30 — 16 November 2026 16:00
10. Masa Sanggah13 November 2026 15:30 — 17 November 2026 15:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa18 November 2026 08:00 — 19 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak18 November 2026 13:00 — 30 November 2026 13:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Penyedia Jasa memiliki perijinan NIB dengan KBLI 46599 Ver.2025 yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya YTDL yang masih berlaku dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Semua Persyaratan Kualifikasi Administrasi atau Leglitas yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja
• Teknis
• Memiliki kemampuan untuk menyediakan Peralatan (jika diperlukan)
• Nama
• Spesifikasi
• Sesuai Persyaratan Pada Dokumen KAK (Kerangka acuan Kerja)
• Layanan purnajual (jika diperlukan)
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68581675 · Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Kecil Pangan dalam rangka Pemulihan Pascabencana di Kab. Kep. Mentawai · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).