Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Ringkasan paket

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Prabumulih (Kecamatan Prabumulih Utara) yang diumumkan melalui LPSE Kota Prabumulih. Nilai HPS Rp 560.000.000 dari pagu Rp 560.000.000, sumber dana APBD 2026 APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: KECAMATAN PRABUMULIH UTARA - Prabumulih (Kota). Tahap saat ini: Pembuktian Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10178908000

Instansi

Kota Prabumulih

Satuan kerja

KECAMATAN PRABUMULIH UTARA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 560.000.000

Nilai pagu

Rp 560.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026 APBD 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

KECAMATAN PRABUMULIH UTARA - Prabumulih (Kota)

Wilayah

Kota Prabumulih, Sumatera Selatan

Tanggal dibuat

29 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Prabumulih

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi2 November 2026 16:00 — 9 November 2026 08:00
2. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 16:00 — 9 November 2026 08:00
3. Pemberian Penjelasan4 November 2026 10:00 — 4 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 08:00 — 9 November 2026 08:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran9 November 2026 10:00 — 9 November 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga10 November 2026 08:00 — 10 November 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 09:00 — 11 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang12 November 2026 08:00 — 12 November 2026 12:59
9. Pengumuman Pemenang12 November 2026 13:00 — 12 November 2026 16:00
10. Masa Sanggah13 November 2026 08:00 — 17 November 2026 16:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa18 November 2026 08:00 — 18 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak18 November 2026 13:00 — 7 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• Yang sesuai dan masih berlaku dengan kegiatan Pengadaan ini
• NIB
• Yang sesuai dan masih berlaku dengan kegiatan Pengadaan ini
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Sesuai dengan Modul Dokumen Pemilihan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Sesuai dengan Modul Dokumen Pemilihan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68390871 · Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.