Belanja Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lima Pendopo (Kab. PALI) - Bts. Kab. Mura (APBD-P)

Ringkasan paket

Belanja Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lima Pendopo (Kab. PALI) - Bts. Kab. Mura (APBD-P) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Provinsi Sumatera Selatan (Uptd Jalan Dan Jembatan Kabupaten Muara Enim) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Sumatera Selatan. Nilai HPS Rp 4.500.000.000 dari pagu Rp 4.500.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - Penukal Abab Lematang Ilir (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10178733000

Instansi

Provinsi Sumatera Selatan

Satuan kerja

UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 4.500.000.000

Nilai pagu

Rp 4.500.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir - Penukal Abab Lematang Ilir (Kab.)

Wilayah

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan

Tanggal dibuat

29 Oktober 2026

LPSE

LPSE Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 14:00 — 12 November 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan6 November 2026 14:00 — 12 November 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 14:00 — 12 November 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran12 November 2026 15:01 — 17 November 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga12 November 2026 15:01 — 17 November 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:00 — 18 November 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang19 November 2026 08:00 — 19 November 2026 12:00
9. Pengumuman Pemenang19 November 2026 12:01 — 19 November 2026 14:00
10. Masa Sanggah19 November 2026 14:01 — 24 November 2026 15:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 08:00 — 25 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak26 November 2026 08:00 — 26 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• perizinan berusaha
• berupa NIB KBLI 2025 kode KBLI 42101 Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah atau KBLI 2020 Kode KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dan Sertifikat Standar Terverifikasi
• sertifikat badan usaha
• Konstruksi Bangunan Sipil Jalan BS001 yang masih berlaku dan disahkan oleh lembaga yang berwenang
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• memenuhi persyaratan lainnya yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68581501 · Belanja Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lima Pendopo (Kab. PALI) - Bts. Kab. Mura (APBD-P) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.