PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN GEDUNG PENGINAPAN DAN AULA ASRAMA HAJI BALI TAHUN ANGGARAN 2027

Ringkasan paket

PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN GEDUNG PENGINAPAN DAN AULA ASRAMA HAJI BALI TAHUN ANGGARAN 2027 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia (Kanwil Kementerian Haji Dan Umrah Provinsi Bali) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 2.830.307.126 dari pagu Rp 2.998.000.000, sumber dana APBN 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: JL. Pemelisan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan - Denpasar (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10178601000

Instansi

Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia

Satuan kerja

KANWIL KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH PROVINSI BALI

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.830.307.126

Nilai pagu

Rp 2.998.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2027

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

JL. Pemelisan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan - Denpasar (Kota)

Wilayah

Kota Denpasar, Bali

Tanggal dibuat

28 Oktober 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi30 Oktober 2026 19:30 — 6 November 2026 20:00
2. Download Dokumen Kualifikasi30 Oktober 2026 19:30 — 9 November 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi2 November 2026 10:01 — 9 November 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini9 November 2026 09:01 — 13 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi9 November 2026 09:01 — 13 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi13 November 2026 16:01 — 13 November 2026 17:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi13 November 2026 17:01 — 13 November 2026 18:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi13 November 2026 18:01 — 18 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan18 November 2026 08:01 — 25 November 2026 13:00
11. Pemberian Penjelasan20 November 2026 09:00 — 20 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran20 November 2026 10:01 — 25 November 2026 13:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis25 November 2026 13:01 — 2 Desember 2026 13:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis2 Desember 2026 13:01 — 2 Desember 2026 15:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga2 Desember 2026 15:01 — 2 Desember 2026 17:00
16. Penetapan Pemenang2 Desember 2026 17:01 — 2 Desember 2026 18:00
17. Pengumuman Pemenang2 Desember 2026 18:01 — 2 Desember 2026 19:00
18. Masa Sanggah2 Desember 2026 19:01 — 7 Desember 2026 13:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya8 Desember 2026 08:00 — 10 Desember 2026 17:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa11 Desember 2026 08:00 — 11 Desember 2026 17:00
21. Penandatanganan Kontrak14 Desember 2026 08:00 — 16 Desember 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi
• Nomor Induk Berusaha NIB kode KBLI 71101 dan KBLI 71102 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada butir huruf a.1 di atas belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tanggkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi atau 3. Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar
• Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR001 dengan kode KBLI 71101 dan Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001 dengan kode KBLI 71102
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68546078 · PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN GEDUNG PENGINAPAN DAN AULA ASRAMA HAJI BALI TAHUN ANGGARAN 2027 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.