Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Riau-1

Ringkasan paket

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Riau-1 adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (691285/Pelaksanaan Prasarana Strategis Riau) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 794.580.000.000 dari pagu Rp 794.600.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: Jalan Raya Pasir Putih, Kel. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar - Kampar (Kab.); Komplek IPDN Rokan Hilir - Jalan Lintas Riau –Sumatera Utara Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir - Rokan Hilir (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10178557000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

691285/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS RIAU

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 794.580.000.000

Nilai pagu

Rp 794.600.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

Jalan Raya Pasir Putih, Kel. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar - Kampar (Kab.); Komplek IPDN Rokan Hilir - Jalan Lintas Riau –Sumatera Utara Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir - Rokan Hilir (Kab.)

Wilayah

Kab. Rokan Hilir, Riau

Tanggal dibuat

28 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi30 Oktober 2026 20:30 — 10 November 2026 12:00
2. Download Dokumen Pemilihan30 Oktober 2026 20:30 — 10 November 2026 12:00
3. Pemberian Penjelasan5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 14:00 — 10 November 2026 12:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran10 November 2026 12:01 — 10 November 2026 12:30
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini10 November 2026 12:31 — 23 November 2026 12:00
7. Pembuktian Kualifikasi23 November 2026 12:01 — 24 November 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang25 November 2026 12:01 — 25 November 2026 14:00
9. Pengumuman Pemenang25 November 2026 14:01 — 25 November 2026 16:00
10. Masa Sanggah25 November 2026 16:01 — 30 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 08:01 — 2 Desember 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak3 Desember 2026 08:00 — 4 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Perizinan Berusaha
• a. Nomor Induk Berusaha NIB dan b. Sertifikat Standar dengan KBLI 20202025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasitelah memenuhi persyaratantelah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS.
• Sertifikat Badan Usaha
• a. Kualifikasi Usaha Besar serta b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan BG006 KBLI 20202025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• Persyaratan Lainnya sesuai Dokumen Pemilihan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)
• Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Persyaratan Lainnya sesuai Dokumen Pemilihan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68222454 · Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Riau-1 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.