Preservasi Jalan Kawasan WPP Nagoya dan Jalan Jendral Sudirman (Nagoya Gate-Flyover Laluan Madani)

Ringkasan paket

Preservasi Jalan Kawasan WPP Nagoya dan Jalan Jendral Sudirman (Nagoya Gate-Flyover Laluan Madani) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) yang diumumkan melalui LPSE Badan Pengusaha Batam. Nilai HPS Rp 40.570.879.432 dari pagu Rp 40.593.465.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha menengah. Lokasi pekerjaan: Jalan Kawasan WPP Nagoya dan Jalan Jendral Sudirman (Nagoya Gate-Flyover Laluan Madani) - Batam (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10178313000

Instansi

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Satuan kerja

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 40.570.879.432

Nilai pagu

Rp 40.593.465.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Menengah

Lokasi pekerjaan

Jalan Kawasan WPP Nagoya dan Jalan Jendral Sudirman (Nagoya Gate-Flyover Laluan Madani) - Batam (Kota)

Wilayah

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

27 Oktober 2026

LPSE

LPSE Badan Pengusaha Batam

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi2 November 2026 16:30 — 6 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 16:30 — 9 November 2026 08:59
3. Pemberian Penjelasan4 November 2026 09:00 — 4 November 2026 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran4 November 2026 15:00 — 9 November 2026 08:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini9 November 2026 09:00 — 12 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi13 November 2026 09:00 — 13 November 2026 15:59
8. Penetapan Pemenang14 November 2026 09:00 — 14 November 2026 11:59
9. Pengumuman Pemenang14 November 2026 12:00 — 14 November 2026 15:59
10. Masa Sanggah14 November 2026 12:00 — 18 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa18 November 2026 09:00 — 30 November 2026 17:59
12. Penandatanganan Kontrak18 November 2026 09:00 — 30 November 2026 17:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• AKTA
• Pendirian dan Perubahan Jika Ada
• NIB
• BS001 Konstruksi Bangunan Sipil yang masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68429473 · Preservasi Jalan Kawasan WPP Nagoya dan Jalan Jendral Sudirman (Nagoya Gate-Flyover Laluan Madani) · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.