Pengawasan IJD MYC PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat

Ringkasan paket

Pengawasan IJD MYC PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (693839 / Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 2.853.246.000 dari pagu Rp 2.853.256.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jembatan Kayu Gadang (Sikabu II) - Padang Pariaman (Kab.); Jalan Silaoinan - Betumonga - Kepulauan Mentawai (Kab.). Tahap saat ini: Kirim Persyaratan Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10177841000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

693839 / PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.853.246.000

Nilai pagu

Rp 2.853.256.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Jembatan Kayu Gadang (Sikabu II) - Padang Pariaman (Kab.); Jalan Silaoinan - Betumonga - Kepulauan Mentawai (Kab.)

Wilayah

Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Tanggal dibuat

26 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi29 Oktober 2026 22:00 — 6 November 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi29 Oktober 2026 22:00 — 9 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi · tahap saat ini2 November 2026 14:00 — 9 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi9 November 2026 16:01 — 18 November 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi12 November 2026 08:00 — 18 November 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi18 November 2026 15:01 — 18 November 2026 15:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi18 November 2026 15:31 — 18 November 2026 15:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi18 November 2026 16:00 — 23 November 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan23 November 2026 16:01 — 1 Desember 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan27 November 2026 09:00 — 27 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran27 November 2026 14:00 — 1 Desember 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis1 Desember 2026 14:01 — 9 Desember 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis9 Desember 2026 15:01 — 9 Desember 2026 15:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga9 Desember 2026 16:00 — 10 Desember 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang10 Desember 2026 14:01 — 10 Desember 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang10 Desember 2026 15:01 — 10 Desember 2026 15:59
18. Masa Sanggah10 Desember 2026 16:00 — 15 Desember 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 Desember 2026 08:00 — 17 Desember 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa18 Desember 2026 08:00 — 31 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak18 Desember 2026 08:00 — 31 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Masih Berlaku
• Sertifikat Badan Usaha
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi SBU RK003 KBLI 2020 atau 2025, Usaha Besar
• Sertifikat Standar
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 20202025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68466336 · Pengawasan IJD MYC PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.