Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan UMKM Berbinar

Ringkasan paket

Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan UMKM Berbinar adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Bengkulu Tengah (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Bengkulu Tengah. Nilai HPS Rp 349.610.000 dari pagu Rp 350.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Bengkulu Tengah - Bengkulu Tengah (Kab.). Tahap saat ini: Penetapan Hasil Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10177764000

Instansi

Kab. Bengkulu Tengah

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 349.610.000

Nilai pagu

Rp 350.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Bengkulu Tengah - Bengkulu Tengah (Kab.)

Wilayah

Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu

Tanggal dibuat

26 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Bengkulu Tengah

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi26 Oktober 2026 10:00 — 3 November 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 10:01 — 3 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi29 Oktober 2026 12:00 — 29 Oktober 2026 13:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi29 Oktober 2026 13:01 — 3 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi3 November 2026 16:01 — 5 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi · tahap saat ini5 November 2026 16:00 — 6 November 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi6 November 2026 12:01 — 6 November 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi6 November 2026 15:01 — 11 November 2026 15:01
10. Download Dokumen Pemilihan11 November 2026 15:01 — 16 November 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan13 November 2026 12:00 — 13 November 2026 13:00
12. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 13:01 — 16 November 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 November 2026 14:01 — 17 November 2026 16:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis17 November 2026 16:01 — 18 November 2026 10:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga18 November 2026 10:01 — 19 November 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang19 November 2026 12:01 — 19 November 2026 14:00
17. Pengumuman Pemenang19 November 2026 14:01 — 19 November 2026 15:00
18. Masa Sanggah19 November 2026 15:01 — 24 November 2026 15:01
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya24 November 2026 15:01 — 25 November 2026 10:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 10:01 — 25 November 2026 12:01
21. Penandatanganan Kontrak25 November 2026 12:02 — 25 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Yang berlaku aktif dengan KBLI 71101
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan Lanskap AL 004
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68024983 · Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan UMKM Berbinar · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.