Perencanaan Pembangunan Bendung D.I. Kolono

Ringkasan paket

Perencanaan Pembangunan Bendung D.I. Kolono adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Morowali (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Morowali. Nilai HPS Rp 150.000.000 dari pagu Rp 150.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Bungku Tengah - Morowali (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10177471000

Instansi

Kab. Morowali

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 150.000.000

Nilai pagu

Rp 150.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Bungku Tengah - Morowali (Kab.)

Wilayah

Kab. Morowali, Sulawesi Tengah

Tanggal dibuat

23 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Morowali

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi29 Oktober 2026 16:00 — 5 November 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi29 Oktober 2026 16:00 — 5 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 November 2026 12:00 — 2 November 2026 14:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi2 November 2026 14:01 — 5 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini5 November 2026 16:01 — 11 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi11 November 2026 08:00 — 11 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi11 November 2026 16:01 — 11 November 2026 20:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi11 November 2026 20:01 — 11 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi12 November 2026 08:00 — 16 November 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan16 November 2026 16:01 — 18 November 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan17 November 2026 09:00 — 17 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran17 November 2026 11:01 — 18 November 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis18 November 2026 16:01 — 20 November 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis20 November 2026 12:01 — 20 November 2026 13:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga20 November 2026 13:01 — 20 November 2026 16:00
16. Penetapan Pemenang20 November 2026 16:01 — 20 November 2026 20:00
17. Pengumuman Pemenang20 November 2026 20:01 — 20 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah21 November 2026 08:00 — 26 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya27 November 2026 08:00 — 27 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak1 Desember 2026 08:00 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU RK002 KBLI 71102
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68055773 · Perencanaan Pembangunan Bendung D.I. Kolono · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.