PWJD-01 Pengawasan Teknis Penanganan Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1

Ringkasan paket

PWJD-01 Pengawasan Teknis Penanganan Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (693851/Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 3.464.979.000 dari pagu Rp 3.464.979.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: KAB. LAMANDAU - Lamandau (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10177377000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

693851/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 3.464.979.000

Nilai pagu

Rp 3.464.979.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

KAB. LAMANDAU - Lamandau (Kab.)

Wilayah

Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah

Tanggal dibuat

23 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini26 Oktober 2026 15:00 — 2 November 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 15:01 — 5 November 2026 15:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi30 Oktober 2026 09:00 — 30 Oktober 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi30 Oktober 2026 11:01 — 5 November 2026 15:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi5 November 2026 15:01 — 13 November 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi10 November 2026 08:00 — 13 November 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi13 November 2026 14:00 — 13 November 2026 14:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi13 November 2026 14:31 — 13 November 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi13 November 2026 15:00 — 18 November 2026 15:00
10. Download Dokumen Pemilihan18 November 2026 15:01 — 26 November 2026 12:00
11. Pemberian Penjelasan23 November 2026 09:00 — 23 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran23 November 2026 11:01 — 26 November 2026 12:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis26 November 2026 12:01 — 9 Desember 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis9 Desember 2026 10:01 — 9 Desember 2026 10:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga9 Desember 2026 10:31 — 10 Desember 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang10 Desember 2026 12:01 — 10 Desember 2026 14:30
17. Pengumuman Pemenang10 Desember 2026 14:31 — 10 Desember 2026 15:00
18. Masa Sanggah10 Desember 2026 15:00 — 15 Desember 2026 15:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya15 Desember 2026 15:01 — 17 Desember 2026 08:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 Desember 2026 08:01 — 21 Desember 2026 08:00
21. Penandatanganan Kontrak21 Desember 2026 08:00 — 21 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi
• Sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi
• SBU
• Sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67848573 · PWJD-01 Pengawasan Teknis Penanganan Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.