Supervisi Pembangunan Ruang Kantor Tambahan Direktorat Perencanaan Infrastruktur

Ringkasan paket

Supervisi Pembangunan Ruang Kantor Tambahan Direktorat Perencanaan Infrastruktur adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) yang diumumkan melalui LPSE Badan Pengusaha Batam. Nilai HPS Rp 284.487.800 dari pagu Rp 285.000.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kawasan Kantor BP Batam - Batam (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10177195000

Instansi

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Satuan kerja

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 284.487.800

Nilai pagu

Rp 285.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kawasan Kantor BP Batam - Batam (Kota)

Wilayah

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

22 Oktober 2026

LPSE

LPSE Badan Pengusaha Batam

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini10 November 2026 16:00 — 16 November 2026 07:59
2. Download Dokumen Kualifikasi10 November 2026 16:05 — 16 November 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi12 November 2026 09:00 — 12 November 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi12 November 2026 11:01 — 16 November 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi16 November 2026 10:05 — 17 November 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:00 — 18 November 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi19 November 2026 09:00 — 19 November 2026 11:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi19 November 2026 11:05 — 19 November 2026 13:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi19 November 2026 13:35 — 23 November 2026 07:59
10. Download Dokumen Pemilihan23 November 2026 08:05 — 30 November 2026 08:10
11. Pemberian Penjelasan26 November 2026 09:00 — 26 November 2026 11:00
12. Upload Dokumen Penawaran26 November 2026 11:01 — 30 November 2026 08:10
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis30 November 2026 08:11 — 1 Desember 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis1 Desember 2026 10:05 — 1 Desember 2026 11:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga1 Desember 2026 12:00 — 1 Desember 2026 13:30
16. Penetapan Pemenang1 Desember 2026 13:31 — 1 Desember 2026 14:30
17. Pengumuman Pemenang1 Desember 2026 14:31 — 1 Desember 2026 14:59
18. Masa Sanggah1 Desember 2026 15:00 — 7 Desember 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya7 Desember 2026 09:05 — 8 Desember 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 Desember 2026 09:00 — 14 Desember 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak10 Desember 2026 11:00 — 14 Desember 2026 13:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Akta
• Pendirian dan Perubahan Jika Ada
• PB-UMKU SBU Konstruksi
• KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI yang masih berlaku
• Subklasifikasi SBU
• RK001 - Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian yang masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68394825 · Supervisi Pembangunan Ruang Kantor Tambahan Direktorat Perencanaan Infrastruktur · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.