Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Ringkasan paket

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN adalah paket tender jasa lainnya milik Kab. Musi Banyuasin (Dinas Sosial) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai HPS Rp 507.542.100 dari pagu Rp 507.542.300, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Sekayu - Musi Banyu Asin (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10177050000

Instansi

Kab. Musi Banyuasin

Satuan kerja

Dinas Sosial

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 507.542.100

Nilai pagu

Rp 507.542.300

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Sekayu - Musi Banyu Asin (Kab.)

Wilayah

Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Tanggal dibuat

22 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Musi Banyuasin

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi29 Oktober 2026 14:00 — 3 November 2026 14:00
2. Download Dokumen Pemilihan29 Oktober 2026 14:00 — 5 November 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 14:00 — 5 November 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran5 November 2026 14:01 — 5 November 2026 15:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini5 November 2026 14:01 — 17 November 2026 15:59
7. Pembuktian Kualifikasi16 November 2026 08:00 — 17 November 2026 15:59
8. Penetapan Pemenang18 November 2026 08:00 — 18 November 2026 09:59
9. Pengumuman Pemenang18 November 2026 10:00 — 18 November 2026 11:59
10. Masa Sanggah18 November 2026 12:00 — 23 November 2026 12:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa24 November 2026 08:00 — 30 November 2026 15:59
12. Penandatanganan Kontrak25 November 2026 08:00 — 14 Desember 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Surat Izin Usaha bidang Asuransi Jiwa
• Memiliki Surat Izin Usaha bidang Asuransi Jiwa SIU Asuransi Jiwa dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dan masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI 65111 Asuransi Jiwa Konvensional yang masih berlaku
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki Sertifikat kesertaan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki Risk Base Capital dengan predikat sehat financial dibuktikan dengan hasil laporan keuangan neraca minimal tahun 2025 atau 2026 yang telah diaudit oleh lembaga resmi akuntan publikauditor independen serta diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Susunan Organisasi Perusahaan Asuransi.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71POKJ.052016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 48
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok
• Deskripsi
• Tahun

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66761103 · Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).