Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pimpinan dan Gedung DPRD)

Ringkasan paket

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pimpinan dan Gedung DPRD) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Sampang (Sekretariat Dprd) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Sampang. Nilai HPS Rp 124.924.395 dari pagu Rp 154.593.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Pagu Anggaran. Lokasi pekerjaan: Sekretariat DPRD - Sampang (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10176997000

Instansi

Kab. Sampang

Satuan kerja

SEKRETARIAT DPRD

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Pagu Anggaran

Nilai HPS

Rp 124.924.395

Nilai pagu

Rp 154.593.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Sekretariat DPRD - Sampang (Kab.)

Wilayah

Kab. Sampang, Jawa Timur

Tanggal dibuat

21 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Sampang

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi27 Oktober 2026 18:00 — 3 November 2026 18:00
2. Download Dokumen Kualifikasi27 Oktober 2026 18:00 — 3 November 2026 18:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 09:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi29 Oktober 2026 09:01 — 3 November 2026 18:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi3 November 2026 18:01 — 5 November 2026 10:00
6. Pembuktian Kualifikasi5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi5 November 2026 12:01 — 5 November 2026 12:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi5 November 2026 12:31 — 5 November 2026 12:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi5 November 2026 13:00 — 10 November 2026 13:00
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini5 November 2026 13:01 — 12 November 2026 13:00
11. Pemberian Penjelasan9 November 2026 08:00 — 9 November 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 09:01 — 12 November 2026 13:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis12 November 2026 13:01 — 18 November 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis18 November 2026 12:01 — 18 November 2026 12:15
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga18 November 2026 12:15 — 18 November 2026 13:00
16. Penetapan Pemenang18 November 2026 13:01 — 18 November 2026 13:30
17. Pengumuman Pemenang18 November 2026 13:31 — 18 November 2026 13:59
18. Masa Sanggah18 November 2026 14:00 — 23 November 2026 14:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya23 November 2026 14:01 — 24 November 2026 14:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 00:00 — 25 November 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak26 November 2026 00:00 — 26 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71102 Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI KBLI 2020 atau 71109 Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya KBLI 2025
• SBU
• RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
• Sertifikat Standar
• Memiliki Sertifikat Standar dengan KBLI 20202025 sesuai SBU yang disyaratkan, dengan status telah terverifikasi telah memenuhi persyaratan telah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68060606 · Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pimpinan dan Gedung DPRD) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.