Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Sulawesi Tenggara -1

Ringkasan paket

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Sulawesi Tenggara -1 adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum (691308/Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tenggara) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai HPS Rp 863.350.000.000 dari pagu Rp 863.350.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: Kab. Kolaka - Kolaka (Kab.); Kab. Konawe Selatan - Konawe Selatan (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga ….

Informasi paket

Kode paket

10176640000

Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum

Satuan kerja

691308/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS SULAWESI TENGGARA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 863.350.000.000

Nilai pagu

Rp 863.350.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

Kab. Kolaka - Kolaka (Kab.); Kab. Konawe Selatan - Konawe Selatan (Kab.)

Wilayah

Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Tanggal dibuat

20 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi29 Oktober 2026 23:00 — 5 November 2026 12:00
2. Download Dokumen Pemilihan29 Oktober 2026 23:00 — 9 November 2026 13:00
3. Pemberian Penjelasan2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 12:00 — 9 November 2026 13:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran9 November 2026 13:01 — 9 November 2026 15:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini9 November 2026 15:01 — 27 November 2026 12:00
7. Pembuktian Kualifikasi10 November 2026 08:00 — 27 November 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang27 November 2026 12:01 — 27 November 2026 13:00
9. Pengumuman Pemenang27 November 2026 13:01 — 27 November 2026 13:59
10. Masa Sanggah27 November 2026 14:00 — 3 Desember 2026 14:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 Desember 2026 14:01 — 4 Desember 2026 12:00
12. Penandatanganan Kontrak4 Desember 2026 12:01 — 4 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi
• Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa a. Nomor Induk Berusaha NIB dan b. Sertifikat Standar dengan KBLI 20202025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasi telah memenuhi persyaratan telah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS.
• Sertifikat Badan Usaha
• a. Kualifikasi Usaha Besar b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan BG006 KBLI 20202025.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Lain
• Persyaratan Administrasi Legalitas lainnya sesuai dengan dokumen pemilihan dan addendumnya jika ada
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68234703 · Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Sulawesi Tenggara -1 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.