Penerangan Jalan Ruas Jalan Bonang-Wedung-Belanja Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Ringkasan paket

Penerangan Jalan Ruas Jalan Bonang-Wedung-Belanja Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Demak (Dinas Perhubungan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Demak. Nilai HPS Rp 1.484.662.000 dari pagu Rp 1.485.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Demak (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga ….

Informasi paket

Kode paket

10176603000

Instansi

Kab. Demak

Satuan kerja

DINAS PERHUBUNGAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.484.662.000

Nilai pagu

Rp 1.485.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak - Demak (Kab.)

Wilayah

Kab. Demak, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

20 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Demak

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi28 Oktober 2026 15:00 — 2 November 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan29 Oktober 2026 08:00 — 6 November 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 18:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 18:01 — 6 November 2026 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran6 November 2026 10:01 — 6 November 2026 10:15
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini6 November 2026 12:00 — 11 November 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi9 November 2026 08:00 — 11 November 2026 15:00
8. Penetapan Pemenang11 November 2026 15:01 — 11 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang11 November 2026 16:01 — 11 November 2026 20:00
10. Masa Sanggah12 November 2026 08:00 — 17 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 November 2026 10:00 — 20 November 2026 15:00
12. Penandatanganan Kontrak18 November 2026 08:00 — 20 November 2026 15:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko
• Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik IUJPTL atau Nomor Induk Berusaha NIB Berbasis Risiko KBLI 2025 - 43211 Instalasi Listrik
• Sertifikat Badan Usaha
• Sertifikat Badan Usaha SBU DJK ESDM Kualifikasi Kecil, Klasifikasi Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Subklasifikasi Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah atau Sertifikat Badan Usaha SBU DJK ESDM Kualifikasi Kecil, Klasifikasi Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Subklasifikasi Bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67890505 · Penerangan Jalan Ruas Jalan Bonang-Wedung-Belanja Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.