Konsolidasi Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur

Ringkasan paket

Konsolidasi Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur adalah paket tender jasa lainnya milik Provinsi Jawa Timur (Biro Pengadaan Barang Dan Jasa) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Jawa Timur. Nilai HPS Rp 635.676.456 dari pagu Rp 635.676.457, sumber dana LAINNYA 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur - Surabaya (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10176458000

Instansi

Provinsi Jawa Timur

Satuan kerja

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 635.676.456

Nilai pagu

Rp 635.676.457

Sumber dana / TA

LAINNYA 2026

Jenis kontrak

Kontrak Payung

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur - Surabaya (Kota)

Wilayah

Kota Surabaya, Jawa Timur

Tanggal dibuat

20 Oktober 2026

LPSE

LPSE Provinsi Jawa Timur

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini2 November 2026 14:00 — 12 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 14:00 — 13 November 2026 14:59
3. Pemberian Penjelasan5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 11:59
4. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 12:00 — 13 November 2026 14:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran13 November 2026 15:00 — 13 November 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga13 November 2026 15:00 — 25 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi23 November 2026 00:00 — 25 November 2026 23:59
8. Penetapan Pemenang25 November 2026 14:00 — 25 November 2026 16:59
9. Pengumuman Pemenang25 November 2026 17:00 — 25 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah26 November 2026 00:00 — 30 November 2026 15:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 00:00 — 1 Desember 2026 23:59
12. Penandatanganan Kontrak2 Desember 2026 00:00 — 3 Desember 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Bidang Usaha KBLI 2020 78300 Penyediaan SDM dan Manajemen Fungsi SDM 80100 Aktivitas Keamanan Swasta ATAU KBLI 2025 78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan SDM Lainnya 80110 Aktivitas Investigasi dan Keamanan Swasta.
• Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP
• Penyedia merupakan Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas PT dan memiliki perizinan berusaha yang sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Surat Izin Operasional SIO
• Memiliki Surat Izin Operasional SIO Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP untuk bidang Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui pejabat yang berwenang, atas nama badan usaha peserta pemilihan, dan masih berlaku pada batas akhir pemasukan penawaran.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• AdministrasiLegalitas lain sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Mengupload izin Nomor Induk Berusaha NIB untuk kualifikasi kecil UMKK atau non kecil Non UMKK bidang usaha KBLI 2020 atau 2025 yang sesuai
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Penyedia merupakan Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas PT dan memiliki perizinan berusaha yang sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki Surat Izin Operasional SIO Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP untuk bidang Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui pejabat yang berwenang, atas nama badan usaha peserta pemilihan, dan masih berlaku pada batas akhir pemasukan penawaran.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Mengupload status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Mengupload kepemilikan tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa di wilayah kabupatenkota di Provinsi Jawa Timur
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan mengupload akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya serta Kartu Tanda Penduduk KTP
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68316440 · Konsolidasi Jasa Keamanan Provinsi Jawa Timur · LAINNYA

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).