Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Blora

Ringkasan paket

Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Blora adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Blora (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Blora. Nilai HPS Rp 1.011.100.000 dari pagu Rp 1.045.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kec. Jepon - Blora (Kab.). Status: Tender Batal.

Informasi paket

Kode paket

10176242000

Instansi

Kab. Blora

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.011.100.000

Nilai pagu

Rp 1.045.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kec. Jepon - Blora (Kab.)

Wilayah

Kab. Blora, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

19 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Blora

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi20 Oktober 2026 15:00 — 26 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan20 Oktober 2026 15:00 — 26 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran23 Oktober 2026 15:00 — 26 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 15:05 — 26 Oktober 2026 15:20
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga26 Oktober 2026 15:25 — 27 Oktober 2026 14:45
7. Pembuktian Kualifikasi27 Oktober 2026 14:50 — 27 Oktober 2026 14:55
8. Penetapan Pemenang27 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 15:10
9. Pengumuman Pemenang27 Oktober 2026 15:11 — 27 Oktober 2026 15:25
10. Masa Sanggah27 Oktober 2026 15:26 — 2 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 November 2026 08:00 — 9 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak4 November 2026 08:00 — 26 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• NIB Perusahaan
• SBU
• Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Bidang Bangunan Gedung sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial BG004 atau KBLI 41012 kode subklasifikasi BG002 Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68034039 · Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Blora · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.