Pembangunan Gedung Barong Pura Agung Amerta Bhuana

Ringkasan paket

Pembangunan Gedung Barong Pura Agung Amerta Bhuana adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Batam (Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Batam. Nilai HPS Rp 873.269.800 dari pagu Rp 874.660.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kota Batam - Batam (Kota). Tahap saat ini: Pembuktian Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10176069000

Instansi

Kota Batam

Satuan kerja

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 873.269.800

Nilai pagu

Rp 874.660.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kota Batam - Batam (Kota)

Wilayah

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tanggal dibuat

19 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Batam

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi31 Oktober 2026 09:30 — 5 November 2026 13:00
2. Download Dokumen Pemilihan31 Oktober 2026 09:30 — 6 November 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan3 November 2026 09:30 — 3 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran3 November 2026 15:00 — 6 November 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran6 November 2026 15:01 — 6 November 2026 15:10
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga6 November 2026 15:15 — 10 November 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 08:00 — 13 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang13 November 2026 14:01 — 13 November 2026 15:00
9. Pengumuman Pemenang13 November 2026 15:01 — 13 November 2026 15:59
10. Masa Sanggah13 November 2026 16:00 — 18 November 2026 16:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa19 November 2026 08:00 — 26 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak19 November 2026 08:00 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• KBLI 41019
• SBU
• Konstruksi Gedung Lainnya BG009
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Surat Dukungan Mitra Kerja sesuai yang tercantum dalam BAB IV. LDP huruf F

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67890256 · Pembangunan Gedung Barong Pura Agung Amerta Bhuana · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.