Kajian Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Ruang Kabupaten Way Kanan

Ringkasan paket

Kajian Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Ruang Kabupaten Way Kanan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Way Kanan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Way Kanan. Nilai HPS Rp 149.967.771 dari pagu Rp 150.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Biaya Terendah. Lokasi pekerjaan: Blambangan Umpu - Way Kanan (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10175850000

Instansi

Kab. Way Kanan

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Biaya Terendah

Nilai HPS

Rp 149.967.771

Nilai pagu

Rp 150.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Blambangan Umpu - Way Kanan (Kab.)

Wilayah

Kab. Way Kanan, Lampung

Tanggal dibuat

16 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Way Kanan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi27 Oktober 2026 00:00 — 2 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi27 Oktober 2026 00:01 — 5 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi29 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi29 Oktober 2026 10:01 — 5 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi5 November 2026 16:01 — 7 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi6 November 2026 08:00 — 7 November 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi8 November 2026 00:00 — 8 November 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi8 November 2026 12:01 — 8 November 2026 14:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini8 November 2026 14:01 — 13 November 2026 14:00
10. Download Dokumen Pemilihan13 November 2026 14:01 — 18 November 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan16 November 2026 08:00 — 16 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 10:01 — 18 November 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis18 November 2026 16:01 — 19 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis20 November 2026 00:00 — 20 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga21 November 2026 00:00 — 21 November 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang22 November 2026 00:00 — 22 November 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang22 November 2026 12:01 — 22 November 2026 14:00
18. Masa Sanggah22 November 2026 14:01 — 27 November 2026 14:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya27 November 2026 14:01 — 28 November 2026 10:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 November 2026 10:01 — 30 November 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak30 November 2026 08:00 — 14 Desember 2026 14:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU Sertifikat Badan Usaha
• klasifikasi Usaha Kecil, bidang jasa studi, Penelitian dan Bantuan Teknik, sub bidang studi perencanaan umum atau jasa penelitian atau jasa bantuan teknik yang masih berlaku atau terdaftar dalam sistem Online Single Submission OSS
• Ijin Usaha SIUPNIB Nomor Induk Berusaha
• Jasa Konsultansi Aktifitas Arsitektur KBLI 71101 yang masih berlaku
• Tanda Daftar Perusahaan TDP
• yang masih berlaku
• Surat Keterangan Domisili Perusahaan
• yang berlaku
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68130226 · Kajian Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Ruang Kabupaten Way Kanan · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).